Iklan Yamaha

Gelitik Kinerja OPD yang "Lemot", Pemprov NTB Segera Terapkan Sistem Berbasis Balance Scorecard

MandalikaPost.com
Selasa, Juli 09, 2019 | 18:55 WIB Last Updated 2019-07-09T11:59:37Z
PANTAU KINERJA. Gubernur NTB Dh H Zulkieflimansyah bersama Wagub Dr Hj Sitti Rohmi Dalilah dan Sekda NTB H Iswandi saat memimpin Rapim OPD Pemprov NTB. (Foto: Humas Pemprov NTB)


MATARAM - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB sebentar lagi dijamin tak bisa bekerja gaya santai dan lemot lagi.

Gubernur NTB Dr H Zulieflimansyah dan Wagub Hj Sitti Rohmi Djalilah bikin gebrakan baru dengan rencana penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balance Scorecard (BSC) untuk memastikan transparansi dan percepatan kinerja pencapaian target program unggulan NTB Gemilang.

Tools BSC akan diintergasikan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi elemen pengukuran kinerja para pejabat struktural beserta seluruh ASN pengelola kegiatan dan penyelenggara pelayanan publik.

"Dengan BSC, maka semuanya akan menjadi lebih obyektif dan transparan. Pelaksanaan program-program pembangunan NTB Gemilang, dan apa pun bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah, akan dapat berjalan secara lebih transparan, akuntable, terukur dan obyektif," kata Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, dalam Rapat Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTB, di RRU Kantor Gubernur NTB.

Penerapan BSC dilakukan untuk mengontrol dan memastikan kinerja jajaran OPD di lingkup Pemprov NTB bisa berjalan maksimal, bersinergi, dan mampu merealisasikan target program unggulan NTB Gemilang.

Gubernur Zul menjelaskan, dengan BSC maka akan ada akses di mana masyarakat pun dapat ikut memantau setiap program yang dilaksanakan.

"Setiap capaian kinerja dan hambatan dalam pelaksanaanya, dapat diketahui juga. Pada program atau kegiatan apa, atau bidang dan seksi mana yang belum mencapai target. Apakah program eksekutif, legislatif atau justru karena ada persoalan kinerja pada SDM yang mengelolanya," papar Gubernur Zul.

Ditegaskan, di era yang serba digital ini sudah tidak ada lagi  program-program yang dapat dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat juga harus ikut memantau.

"Dengan BSC ini, maka semua sumber daya  ikut bergerak dan berperan, termasuk ikut memantau. Selain itu, saya dan bu Wagub serta pak Sekda setiap saat dapat mengetahui progres pelaksanaan program/kegiatan dan program-program unggulan di semua OPD," tandas Gubernur Zul.

BSC juga memudahkan para Kepala Perangkat Daerah untuk dapat memantau kinerja bawahannya dan seterusnya.

Sehingga ketika terjadi permasalahan, dapat segera diatasi.

"Dengan alat ini, maka tugas kita menjadi lebih ringan dan ketika dilakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah,  dapat dilakukan secara obyektif. Bukan berdasarkan like and dislike, tetapi karena diukur dari kinerja secara obyektif," katanya.

Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalilah meminta seluruh OPD untuk bersama-sama dapat merampungkan proses input data program atau kegiatan ke dalam sistem BSC Pemprov NTB pada akhir bulan Juli ini.

Targetnya pada tanggal 19 September 2019, atau dalam satu tahun pemerintahan Zul Rohmi, semuanya sudah mantap dan dapat diterapkan secara menyeluruh sebagai tools dalam pengawalan dan pengelolaan seluruh program mewujudkan NTB Gemilang.

"Tidak boleh ada lagi OPD yang belum tuntas, apalagi belum memahami atau belum menguasai ilmunya," tegas Wagub Rohmi.

Wagub mengingatkan para Kepala OPD agar tidak menyerahkan semua urusan  BSC kepada staf dan pejabat yang menangani program saja.

"Tetapi semuanya harus terlibat dan mengerti cara kerja dan pemanfaatannya untuk mewujudkan kinerja yang optimal. Bappeda juga harus memberi pembinaan," katanya.

Demikian juga Inspektorat, Biro organisasi dan OPD yang bertugas melakukan  penilaian terhadap SAKIP, harus turun melakukan pembinaan.

Dalam rapat tersebut, Penjabat Sekda, Ir H Iswandi menambahkan, Perangkat Daerah sebagai implementor agar memberi atensi khusus untuk bisa merampungkan proses perencanaan Monev melalui BSC tepat waktu.

"Kita tidak boleh berlama-lama hanya untuk hal-hal kecil yang harusnya dapat dirampungkan segera. Tapi sambil jalan menyempurnakan sistem BSC ini, yang sudah on the track. Maka kita bergegas juga untuk segera melaksanakan program-program strategis agar sukses mencapai target yang telah ditetapkan," katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi menjelaskan, sistem BSC merupakan strategi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam aplikasi ini, nantinya juga akan diintegrasikan dengan e- SAKIP.

Menurutnya, penerapan BSC ini akan diterapkan secara penuh setelah dilainching pada 19 September 2019 mendatang.

"Ini sebagai kado 1 tahun pemerintahan Dr Zul-Umi Rohmi," katanya.

Aryadi memaparkan, dengan menggunakan aplikasi BSC, maka seluruh rincian program atau kegiatan dan alokasi anggarannya serta progres capaian kinerja dari tiap-tiap pejabat di seluruh OPD sebagai pengelola atau penanggungjawab kegiatan dapat terpantau secara transparan.

"Jadi semua dapat dipantau secara riil time oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Para Kepala OPD melalui dashboard pemantau yang ada di ruang pimpinan," tukasnya. (*)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Gelitik Kinerja OPD yang "Lemot", Pemprov NTB Segera Terapkan Sistem Berbasis Balance Scorecard

Trending Now

Iklan

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, 

pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online