Iklan

Postur APBD NTB Dinilai Rancu, Kinerja Pemprov NTB akan Sulit Diukur

MandalikaPost.com
Rabu, September 04, 2019 | 01:01 WIB Last Updated 2019-09-03T18:01:08Z
Anggota DPRD NTB, Nauvar Furqony Farinduan. (Istimewa)

MATARAM - Nota keuangan APBD NTB tahun anggaran 2020 dinilai masih mengandung sejumlah kerancuan. Hal ini bisa menyebabkan sulitnya mengukur kinerja Pemprov NTB ke depan.

Anggota DPRD NTB dari Partai Gerindra, Nauvar Furqony Farinduan mengatakan, dari nota keuangan APBD NTB 2020 terlihat bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih nampak rancu dalam mengelaborasi 3 Prioritas Kebijakan Umum Belanja Daerah ke dalam 11 poin Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah.

"Saya sudah membuka dan mempelajari (nota keuangan APBD 2020), sangat tergambar kerancuan ini dalam konstruksi Program dan Kegiatan APBD TA 2020," kata Farin, Rabu (4/9) di Mataram.

Ia menilai secara umum ditemukan tidak koherennya antara RPJMD dengan Program Prioritas, Kebijakan Belanja Anggaran sampai dengan Output Program dan Kegiatan.

"Kalau kemudian kita zooming in Program dan Kegiatan APBD 2020 ini banyak sekali komponen Program dan Kegiatan yang kurang tepat. Baik dilihat dari Nomenklatur atau pun dari Nilai Anggaranya jika point of view adalah RPJMD dan Visi Misi," katanya.

Salah satu contoh misalnya, ada program yang berbicara pendidikan, namun komponen belanjanya justru air bersih.

Farin memaparkan, jika dibandingkan "apple to apple" persentase nilai dari anatomi APBD 2019 dengan APBD 2020 memang banyak komponen Belanja Langsung / Tidak Langsung yang angkanya menurun.

Tapi, pada tahun 2020 ini ada peningkatan 100% pada komponen Pembiayaan (Pernyertaan Modal Investasi), dengan nilai mencapai Rp40,1 Miliar.

Menurut Farin, dengan kerancuan tersebut maka dikhawatirkan akan sangat sulit kemudian mengukur capaian kerja pemerintah Provinsi NTB.

"Jadi akan sulit mengukur kinerja (Pemprov NTB), terutama dalam menjawab Visi Misi Gubernur dan Wagub, serta RPJMD tahun ke dua ini. Baik secara Kualitatif, apalagi Kuantitatif," tukasnya.

Ia menegaskan, idealnya OPD harus clear understanding dalam mengambarkan RKA  untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara umum.

"Dan harus sesuai koridor acuan RPJMD dan Program Prioritas dalam mewujudkan NTB Gemilang 5 tahun ke depan," katanya. (*)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Postur APBD NTB Dinilai Rancu, Kinerja Pemprov NTB akan Sulit Diukur

Trending Now

Iklan

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, 

pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online