.jpg)
 |
| Ahmad SH. |
MATARAM - Pemerintah Provinsi NTB diminta segera mengevaluasi program-program unggalannya. Apalagi di dua tahun kepemimpinan Gubernur Dr H Zulkieflimansyah dan Wagub Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, cukup banyak kritik dari publik terkait program unggulan, seperti Program Industrialisasi dan Program NTB Zero Waste.
"Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur sebagai kepala daerah harus segera melakukan konsolidasi internal dan mengevaluasi semua program yang ada. Memanggil semua pihak yang terkait untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar jika ditemukan ada masalah," ujar Ahmad SH, Direktur Publik Institute NTB yang juga Deputi Eksekutif Nasional WALHI 2010-2016, Rabu (17/2) di Mataram.
Menurutnya, kritik yang dilancarkan bertubi-tubi mulai dari Industrialisasi sampai NTB Zero Waste sebagai program unggulan, merupakan sinyal bahwa kepemimpinan di NTB harus memeriksa programnya kembali secara cepat.
Ahmad mengatakan, program unggulan Provinsi NTB juga harus bisa dikoordinasikan dan bersinergi dengan Pemda Kabupaten dan Kota yang ada. Sebab, Pemprov tak akan mungkin bekerja sendirian tanpa dukungan Pemda Kabupaten/Kota.
"Pemerintah Provinsi tidak bisa berjalan sendiri, karena ada kabupaten kota yang harus diajak untuk bersinergi. Momentum menuju pelantikan beberapa Kepala Daerah yang baru sebenarnya kesempatan yang baik untuk memulai," ujarnya.
Ahmad menekankan, di tengah banyaknya kritik publik terhadap keberhasilan program unggulan, sebaiknya Gubernur dan Wagub mengurangi gimick yang tidak penting.
"Untuk kesinambungan pembangunan di NTB, masyarakat tidak butuh gimick pemimpin tetapi kerja nyata dan hasil yang terukur dan bermanfaat bagi masyarakat.
.jpg)
