.jpg)
 |
| Wakil Ketua DPRD NTB H.Mori Hanafi Saat menggrlar Konfresi Pers di Mataram |
MATARAM-Pemerintah Provinsi Tenggara Barat (Pemprov NTB) berencana mengajukan utang pada salah satu badan usaha milik negara (BUMN) dalam waktu yang tidak lama.
Rencana pengajuan pinjaman tersebut dalam rangka menutupi kekurangan pembiayaan daerah, salah satunya pembiayaan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak hingga 2022 yang termaktub dalam Perda Nomor 12 tahun 2019.
"Rencana utang kita sebanyak Rp750 M pada PT SMI," ungkap Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, Jumat (9/7) saat menggelar konferensi pers di Mataram.
Dari rencana utang yang diajukan tersebut sebanyak Rp250 miliar diperuntukkan bagi pembiayaan percepatan jalan dari yang yang sudah ditetapkan Perda sebanyak Rp750 miliar dan yang sudah terbayar sekitar Rp300 miliar.
"Kalau pinjaman ini disetujui oleh PT SMI maka kita bisa meringankan beban daerah," katanya.
Selain pembiayaan itu, dana tersebut juga untuk menghadapi wabah covid-19 termasuk di antaranya peningkatan pelayanan rumah sakit internasional yang ada di Lombok Tengah dari yang dua lantai menjadi enam lantai.
Mori membeberkan bahwa keuangan daerah tahun 2021 ini dianggap gawat. Oleh karena itu pihaknya meminta semua pihak mendukung langkah pemerintah termasuk meminjam dana kepada pihak lain.
Jika langkah pinjaman itu gagal, kata Mori, opsi yang diambil adalah memperbaharui ulang aset yang dikelola oleh pihak ketiga termasuk kontrak pada PTI GTI dan sejumlah aset milik Pemprov.
"Jika itu tidak mencukupi, langkah ekstrimnya adalah dengan menjual sebagian aset daerah," bebernya.
Sementara katanya, Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 dikurangi oleh pemerintah pusat sebanyak Rp48,8 miliar. Untuk pembelian vaksin sebanyak Rp118 miliar lewat Perkada sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menyisihkan sebesar 8 persen dari DAU yang diterima NTB.
Dari rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1,9 T, hingga Mei baru tercatat 31,48 persen, bulan keenam dimungkinkan tidak sampai 40 persen.
Khususnya yang paling down (jatuh) yaitu pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKP), padahal proyeksi pendapatan pada BBNKB tersebut ditargetkan Rp392 miliar realisasinya baru Rp131 miliar.
"Terus terang saya mau sampaikan pertumbuhan ekonomi kita tahun 2021 ini berat. Karena dampak ekonomi dari covid-19 2020 jauh lebih berat tahun 2021. Ini kenyataan ini bukan main-main," ungkap Mori menggebu-gebu.
.jpg)
