.jpg)
.jpeg)
.jpeg) |
| Ilustrasi DAK. |
MANDALIKAPOST.com - Para kepala sekolah SMK di Pulau Lombok, memastikan siap menyukseskan program pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud Ristek).
Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Aidy Furqon dan Kabid Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, M. Khaerul Ikhwan yang berlangsung pada Senin (15/8) lalu, di kantor Dikbud setempat, umumnya para kepala sekolah tersebut memaparkan kesiapan lahan dan personil untuk mendukung suksesnya dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 senilai Rp 153 miliar tersebut.
"Yang pasti, kami sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk mendukung program pusat dalam rangka DAK Fisik yang diperoleh oleh Provinsi NTB," ujar Kepala SMKN 1 Sambelia, Fathan.
Menurut dia, adanya program DAK itu sangat dibutuhkan oleh pihaknya dalam rangka menopang pembangunan ruang kelas baru untuk praktikum para siswanya.
"Dengan adanya PLTS Sambelia, tentunya kami butuh bangunan praktikum untuk menjadi laboratorium energi untuk siswa. Ini karena kesiapan lahan dan kesiapan personal pelaksana d lapangan sudah siap untuk memulai program DAK 2022 itu," kata Fathan.
Sementara itu, Kepsek SMKN 1 Pujut, HL. Tajudin juga mendukung adanya program DAK itu dipercepat. Sebab, DAK ini merupakan program yang sangat di idam-idamkam pihaknya.
"Bila perlu, DAK ini minggu depan bisa dimulai pak Kadis dan Pak Kabid. Ini, karena manfaatnya sangat besar yang bisa juga dirasakan oleh masyarakat di sekitar sekolah," kata Tajudin.
Terpisah, PPK SMK Dikbud NTB, Ketut Suardana, mengaku, bahwa progres proyek DAK 2022, dalam beberapa hari kedepan tinggal menetapkan Suplier dan Pekerja Jasa.
Menurut dia, mekanisme penunjukan itu akan dilakukan secara transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.
"Kami bekerja independen dan tanpa tekanan apapun dari siapapun untuk menentukan suplier dan pekerja jasa yang terpilih," tegas Ketut.
Ia mendaku, bahwa semua dokumen dalam pelaksanaan DAK 2022, telah diajukan oleh pihak sekolah. Nantinya, pihaknya akan melakukan penilaian secara detail dan di cek secara berlapis.
Hal itu, untuk memastikan tak ada subyektifitas dalam proses. Mengingat, instrumen penilaian menggunakan sistem pembobotan.
"Jadi, nilai tertinggi dari proses penilaian ini akan di undang oleh PPK untuk melakukan negosiasi harga sebelum ditetapkan sebagai penerima kontrak," ungkap Ketut Suardana.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk mengawal dan memberikan pendampingan pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan laboratorium untuk SMA, SMK dan SLB di NTB.
Dikbud NTB menggaet Kejati NTB, setelah mulai riuhnya dugaan pemberian fee DAK pendidikan diduga oleh kontraktor kepada keluarga anggota DPRD NTB.
Oleh karena itu, Dinas Dikbud NTB menggandeng Kejati NTB untuk memastikan melakukan pendampingan hukum pelaksanaan proyek DAK tahun 2022 senilai Rp 153 miliar. Langkah itu dilakukan menyusul program DAK masih dalam perencanaan dan belum berjalan di lapangan.
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB Hilman Aziz mengatakan, Kejati NTB akan melakukan pendampingan hukum, di mana ada permohonan dari Dikbud NTB dari sisi hukumnya saja.
“Tugas kita melancarkan program pemerintah terkait DAK fisik 2022 dan kita dukung dan meminta semua pihak menyukseskannya,” kata Hilman Aziz.
.jpg)
