 |
| Destinasi: Saat para wisatawan berkemah sembari menikmati suasana matahari tenggelam di Sunrise Land Lombok, (Foto: Istimewa/MP). |
Lahan yang dulunya merupakan proyek mangkrak dan identik dengan aktivitas negatif seperti penyalahgunaan narkotika serta pesta miras, berhasil disulap oleh tangan dingin pemuda setempat menjadi destinasi wisata unggulan. Namun, saat lokasi tersebut telah tertata dan ramai pengunjung, pemerintah justru memilih untuk mengambil alih aset secara sepihak.
Direktur Pengelola Sunrise Land Lombok, Qori Bayyinaturrosyi, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidak konsisten pemerintah daerah. Padahal, secara administratif, seluruh proses perpanjangan kontrak telah rampung.
"Seluruh dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah disiapkan dan bahkan sudah dicetak. Agendanya penandatanganan awal Januari 2026, tapi di hari H tiba-tiba dibatalkan begitu saja," ungkap Qori dengan nada getir, saat dikomfirmasi pada Selasa (13/01) kemarin.
Alih-alih mendapatkan kepastian hukum, lulusan Magister Pariwisata UGM ini justru menerima surat pengambilalihan aset. Alasan yang dikemukakan Dispar terkesan formalitas, yakni belum adanya disposisi dari Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.
Kebijakan ini dianggap mencederai semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Selama masa pengelolaan, Sunrise Land Lombok bukan sekadar mengejar profit, melainkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi bagi puluhan pemuda lokal yang sebelumnya terancam menjadi buruh migran.
Qori juga memaparkan bahwa pihaknya telah menggelontorkan modal pribadi yang tidak sedikit untuk memperbaiki fasilitas publik, termasuk pengurukan jalan masuk yang rusak.
"Untuk tanah saja kita beli sekitar 15 dam kemarin itu. Harapannya biar pengunjung lebih nyaman. Wisata itu kan soal memberi kesan terbaik, mulai dari awal mereka datang sampai mereka pulang," tegasnya.
Kritik tajam diarahkan pada pola pemerintah yang cenderung muncul saat hasil sudah terlihat. Di tangan pemuda, kawasan yang dulunya semak belukar kini menjadi zona konservasi penyu bekerja sama dengan BKSDA NTB.
"Visi misi kita ingin mengembangkan wisata dengan memberdayakan nilai dan perangkat budaya masyarakat setempat. Di Labuhan Haji, nilai itu sudah ada, tinggal dikemas dan dibuatkan event. Itulah yang kami lakukan selama ini," tambah Qori.
Kini, nasib puluhan pekerja lokal dan keberlanjutan pelestarian lingkungan di "Zona Ujung Senja" berada dalam tanda tanya besar. Publik menunggu, apakah pemerintah daerah akan menghargai rekam jejak inovasi anak muda, atau membiarkan aset tersebut kembali menjadi lahan mati yang tidak terurus seperti sedia kala.
Terkait keberlanjutan PKS pengelolaan Sunrise Land Lombok (SLL), hingga kini belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun dinas terkait. Media ini telah berupaya melakukan konfirmasi, namun belum mendapatkan jawaban.
.jpg )
