.jpg )
 |
| Pj Gubernur NTB H.Lalu Gita Ariadi |
MANDALIKAPOST.com- Penyelenggaraan balapan Motor Cross Grand Prix (MXGP) 2024 yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat (NTB), menuai penolakan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kota Mataram.
Penjabat Gubernur NTB H Lalu Gita Ariadi mengungkapkan alasan penyelenggaraan event tersebut menuai penolakan, diantaranya banyak menyisakan hutang seperti pada event MXGP sebelumnya.
"Terakhir saya dengar Bupati Sumbawa menolak karena ada hutang meninggalkan hutang, di kota juga meninggalkan hutang," kata Gita, Sabtu (1/6/2024).
Termasuk beban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada MXGP sebelumnya juga harus ditanggung Pemerintah Provinsi NTB, selain itu Pemerintah Kota Mataram juga tidak mendapatkan keuntungan dari pajak pelaksanaan MXGP tersebut.
"Saya dengar banyak panitia yang masih berhutang kepada para pihak, kepada IMI (Ikatan Motor Indonesia) pusat, artinya kalau banyak meninggalkan hutang berarti banyak pihak yang dirugikan," jelas Gita.
Gita juga tidak ingin menghadirkan event-event di NTB yang dapat menimbulkan hutang baru bagi daerah, Ia justru mendukung event-event yang memberikan keuntungan bagi daerah.
"Kita tidak butuh yang begini, kita menghargai yang kreatif dan menguntungkan bagi daerah, IMI Pusat mengadakan Kejurnas kita dukung, saya hadir dan lainnya," ujar Gita
Terpisah Ketua IMI NTB dr H Lalu Herman Mahaputra alias dr Jack menjelaskan, hingga saat ini IMI pusat belum mengeluarkan surat izin untuk melangsungkan balapan.
dr Jack menjelaskan IMI NTB hanya memberikan surat lisensi kepada PT SEG sebagai syarat untuk mengurus izin kegiatan di daerah, sementara untuk izin balapan tetap menjadi kewenangan IMI pusat.
Sebelumnya juga IMI pusat melayangkan surat kepada Federation International Motocyclisme (FIM) untuk menunda perhelatan MXGP di NTB.
"Itu masih belum dicabut, jadi kita tidak berani melakukan langkah lebih jauh kalau tidak ada perintah dari pusat," jelas dr Jack.
Sementara pelaksanaan event MXGP ini dijadwalkan pada akhir Juni dan awal Juli 2024, namun tempat penyelenggaraan masih belum mendapatkan izin.
