 |
| Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal |
MANDALIKAPOST.com – Kritik tajam datang dari mantan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2019–2024, Najamuddin Mustofa, terhadap kebijakan kontroversial Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Ia menuding pemangkasan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebesar Rp65 miliar sebagai bentuk "perampokan terhadap hak rakyat."
“Kami ini sah mendapatkan Pokir melalui aspirasi masyarakat dan sudah melalui sistem e-Pokir. Tapi ini malah seperti dirampok. Ini bukan soal dananya, ini soal hak rakyat yang dirampas,” ujar Najam saat dihubungi via telepon, Sabtu (31/5).
Menurut Najam, alasan efisiensi yang digunakan Gubernur Iqbal sebagai dasar pemangkasan tidak berdasar dan justru menyimpang dari arah kebijakan nasional. “Ini bukan efisiensi seperti yang dimaksud Presiden atau Menteri. Ini pembajakan anggaran publik,” tegasnya.
Dana Pokir DPRD yang sebelumnya mencapai Rp360 miliar untuk 65 anggota dewan, dipangkas sepihak sebesar Rp65 miliar. Najam menilai, dana tersebut justru krusial untuk program-program prioritas rakyat seperti pembangunan embung desa, irigasi pertanian, dan rabat jalan—bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional.
“Gubernur NTB tidak memahami proses penganggaran. Kebijakan ini memperlihatkan ketidaktahuannya soal budgeting dan malah menghambat pembangunan,” kecam Najam.
Dampak dari kebijakan ini, lanjut Najam, sudah mulai terasa. NTB tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -1,47% pada triwulan kedua 2025. “Wajar saja jika Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, sampai harus menegur. Program tidak jalan, ekonomi malah merosot,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan bahwa kebijakan Lalu Muhammad Iqbal justru bertentangan dengan visi pembangunan nasional Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kalau begini caranya, kebijakan Gubernur NTB justru menghambat laju program nasional," tutup Najam.
.jpg )
