 |
| Persiden RI, Prabowo Subianto (kiri), Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni (tengah) dan ketua GPAN, Mursidin, S.H. (Foto: Istimewa/MP). |
JAKARTA, MANDALIKAPOST.com - Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia menunjukkan geliat positif melalui kolaborasi yang semakin erat antara berbagai pihak. Institusi pemerintah, aparat penegak hukum, hingga sektor swasta bersatu padu memperkuat langkah strategis dalam memerangi peredaran gelap narkotika yang kian meresahkan masyarakat.
Dukungan kuat terhadap sinergi ini salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Ia secara tegas menyatakan apresiasinya terhadap kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjen Imigrasi dan PAS), dalam memberantas peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas).
"Komisi III berharap agar kolaborasi Polri dan Kementerian Imipas ini segera direalisasikan, khususnya untuk membenahi Lapas," ujar Sahroni pada Senin (17/2) yang lalu, menekankan urgensi tindakan nyata dalam memberantas praktik pengendalian narkoba dari balik jeruji besi.
Lebih lanjut, Sahroni mengingatkan bahwa fungsi ideal lapas sebagai wadah pembinaan narapidana harus dikembalikan.
"Kita harus buktikan bahwa negara selalu tegas dalam menindak dan membina para pelaku kejahatan," tegasnya, seraya menambahkan bahwa pengawasan ketat tidak hanya berlaku bagi narapidana, tetapi juga bagi petugas lapas yang terbukti terlibat dalam praktik haram tersebut. Sanksi setimpal, menurutnya, adalah keniscayaan.
Sorotan terhadap kondisi di dalam lapas juga datang dari Ketua Gerakan Peduli Anti Narkotika (GPAN), Mursidin, S.H. Ia bahkan meminta Komisi III DPR untuk melakukan inspeksi ke Lapas Kelas II KURIPAN yang diduga kuat menjadi tempat transaksi narkoba.
"banyak Bandar Narkoba yang sudah di tangkap mengakui barang narkoba tersebut dari Lapas," ungkap Mursidin, mengindikasikan adanya permasalahan serius di balik tembok penjara.
Tak hanya fokus pada penindakan, GPAN juga mendorong peran aktif sektor swasta, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam mendukung program pencegahan narkoba yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan penuh terhadap program "7 Desk Presiden" yang menjadikan pemberantasan dan pencegahan narkoba sebagai salah satu prioritas utama disuarakan lantang oleh Mursidin.
"Indonesia saat ini dalam kondisi darurat narkoba. Sejak era Presiden Jokowi, perang melawan narkoba sudah dicanangkan. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pencegahan narkoba menjadi salah satu prioritas utama dalam program 7 Desk, yang harus didukung oleh seluruh masyarakat, termasuk sektor swasta," jelas Mursidin.
Menurutnya, perusahaan swasta memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk turut berkontribusi dalam memerangi narkoba, mengingat banyaknya karyawan yang mereka pekerjakan.
"GPAN Indonesia mendukung penuh program 7 Desk yang diinisiasi Presiden Prabowo. Semua komponen bangsa harus terlibat dan berkontribusi dalam memberantas narkoba. Kami juga meminta pemerintah untuk mewajibkan setiap perusahaan agar bersih dari bahaya laten narkoba," tegasnya.
Lebih jauh, Mursidin menyoroti adanya kelalaian dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Ia menilai bahwa program pemerintah saat ini belum secara komprehensif mengakomodasi hak-hak sosial para korban yang membutuhkan perhatian dan rehabilitasi yang memadai.
"Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan korban narkoba, karena mereka juga berhak mendapatkan dukungan sosial serta rehabilitasi yang memadai," imbuhnya.
GPAN Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam upaya memberantas narkoba. Keterlibatan aktif sektor swasta dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika diharapkan dapat menjadi pilar kekuatan tambahan dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari ancaman narkoba.
Dengan sinergi yang solid antara pemerintah, penegak hukum, dan sektor swasta, asa untuk menekan peredaran gelap narkotika dan melindungi masyarakat dari bahaya laten ini semakin menguat.
.jpg )
