 |
| Lepas: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin melepas truk bantuan di gudang Bulog cabang Lombok Timur, (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menggulirkan program bantuan pangan untuk periode Juni–Juli 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan di tengah masyarakat.
Namun, di balik distribusi masif, efektivitas penyaluran dan pengawasan di lapangan menjadi sorotan utama.
Peluncuran program yang telah berjalan sejak tahun 2023 ini ditandai dengan pelepasan truk bantuan oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, di Gudang Bulog Cabang Sikur pada hari Rabu (16/7) pagi tadi.
Sebanyak 129.438 Penerima Bantuan Pangan (PBP) akan mendapatkan masing-masing 20 kilogram beras, dengan tahap awal distribusi dimulai di Kecamatan Terara dan Montong Gading.
Bupati H. Haerul Warisin menegaskan pentingnya transparansi dalam program ini. "Kami tidak ingin program strategis ini justru dinodai oleh praktik pungli atau manipulasi data penerima," ujar Bupati dalam sambutannya, sembari menekankan bahwa transparansi adalah elemen kunci keberhasilan program.
Pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengklaim telah menyiapkan cadangan logistik yang cukup, dengan 35.000 ton beras dan target 14.000 ton jagung.
Namun, efektivitas distribusi dan penyaringan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperbaiki.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur, Ahsan Nasirul Huda, menjelaskan bahwa program ini memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar penyaluran bahan pangan.
"Program ini bukan sekadar soal distribusi bahan pangan, melainkan juga langkah konkret pengendalian inflasi dan upaya jangka panjang pengentasan kemiskinan," kata Ahsan.
Meskipun demikian, pengamat lokal menyuarakan keprihatinan. Seorang aktivis sosial setempat yang enggan disebutkan namanya mengingatkan bahwa tanpa sistem kontrol yang kuat dan akuntabel, manfaat program bisa tereduksi.
"Sering kali, bantuan semacam ini hanya menyentuh permukaan masalah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kesinambungan akses pada lapangan kerja, harga pangan yang stabil, dan sistem pendataan penerima bantuan yang akurat," ujarnya.
Status Lombok Timur sebagai salah satu kabupaten penyangga pangan nasional memang patut diapresiasi, namun justru hal tersebut meningkatkan tekanan terhadap keberhasilan program ini.
Pemerintah daerah kini dituntut tidak hanya mampu mendistribusikan, tetapi juga mengevaluasi dan mengoreksi praktik di lapangan agar keadilan sosial benar-benar tercapai bagi seluruh masyarakat.
.jpg )
