 |
| Rapat: Kadis Dispar Lotim, Widayat (tengah baju hijau) saat menghadiri rapat koordinasi pengelolaan wisata Rinjani berbasis kawasan di Sembalun, (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Dinas Pariwisata Lombok Timur (Lotim) berkomitmen mendorong Pemerintah Daerah secepatnya menyusun regulasi sistem tata kelola pendakian Gunung Rinjani berbasis kawasan yang adil, mandiri, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi tata kelola pendakian Rinjani sistem satu pintu berbasis kawasan bersama Komisi IV DPRD Lombok Timur, Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun (SMPS), dan para pelaku wisata di Sembalun, pada Sabtu (19/7) di Kantor Camat Sembalun dua hari yang lalu.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hearing yang telah dilaksanakan sebulan lalu. Widayat, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, menyoroti urgensi perubahan tata kelola yang ada.
"Memang ini tata kelola dari atas yang sangat rancau," ujarnya.
Ia mengkritisi peran Kementerian Kehutanan yang menurutnya kurang fokus pada pengelolaan data pariwisata, terutama di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
Widayat menekankan perlunya konektivitas antar Kementerian agar kebijakannya dapat selaras hingga ke pemerintah provinsi dan kabupaten. Menurut Widayat, kebijakan Kementerian Kehutanan saat ini tidak sejalan dengan pemerintah daerah dalam hal tata kelola kawasan gunung Rinjani.
"Kan tidak ada ruang Pemerintah Daerah disana, untuk itu kita mendorong pemerintah daerah secepatnya menyusun perda atau perbup jadi payung hukum kita bersama," kata Widayat.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah perbaikan sistem aplikasi pendakian. Widayat menegaskan, "Aplikasi eRinjani juga harus diperbaiki, supaya tidak ada lagi kebocoran saat booking online. Ya artinya, aplikasi ini bisa dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Ia mengeluhkan praktik saat ini di mana pemesanan tiket dapat dilakukan dari mana saja, bahkan dari luar negeri melalui aplikasi eRinjani, sehingga menyulitkan pengusaha lokal.
"Ini kan sangat berdampak pada pengusaha Sembalun, karena pesan dari mana-mana," tambahnya.
Pada pertemuan tersebut, menghasilkan beberapa rekomendasi bersama untuk selanjutnya akan dibahas supaya clear apa yang diinginkan oleh masyarakat dan pelaku wisata di Sembalun. paling tidak di bulan Desember mendatang sudah bisa dilaksanakan.
"bagaimanapun caranya, nanti saya sama teman-teman pelaku wisata untuk duduk bersama, apa yang bisa dihasilkan dalam pertemuan ini. Kita buat tim perumusnya hari ini, ngapain nanti. Target kita finishingnya bulan September tahun ini, kemudian baru kita bisa uji publik," jelas Widayat, menunjukkan komitmen untuk menuntaskan regulasi ini secepatnya.
Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya alokasi dana ke desa untuk tata kelola pariwisata dari penghasilan TNGR. Widayat mengungkapkan keprihatinannya.
"Sekarang nol untuk kedesa penyangga , tidak ada rupiah pun masuk ke desa. Apa lagi ke pemerintah daerah, juga tidak ada dan ini menjadi catatan kita bersama," ungkapnya.
Ia berharap ada pengelolaan anggaran yang lebih baik agar daerah memiliki peran aktif dalam pengembangan pariwisata.
Terakhir, Widayat menegaskan bahwa regulasi yang akan dibuat harus ditaati, bukan diperdebatkan.
"Peraturan itu enggak perlu diperdebatkan tidak perlu disepakati, peraturan itu dipatuhi," tegasnya.
Ia menambahkan, "Kita tidak perlu minta pendapat siapapun kita membuat peraturan sendiri kalau mau mengikuti, ditaati ya kan kalau enggak ya enggak usah," katanya.
Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang menjadi acuan bersama dalam merancang regulasi pendakian Rinjani berbasis kawasan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Dengan fokus mendorong pemerintah daerah segera menyusun regulasi Sistem Satu Pintu untuk pendakian Rinjani yang adil, mandiri, dan berkelanjutan berbasis kawasan.
.jpg )
