 |
| Anggota Komisi II dan IV DPRD Lombok Timur saat melakukan konfirmasi terkait statemen Sekdis Digbud Lotim di media belum lama ini, (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com - Pernyataan kontroversial Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) Jumadil, terkait dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD memicu kegaduhan.
Jumadil harus menghadapi semprotan dan teguran keras dari anggota Komisi II dan IV DPRD Lombok Timur setelah pernyataannya di media massa yang menuding dana pokir hanya untuk kepentingan politik dewan.
Jumadil dipanggil untuk mengklarifikasi pernyataannya yang dinilai menyinggung dan menyesatkan. Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan kompak membantah tudingan tersebut.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Tohri Azhar, menegaskan tidak ada politisasi dana pokir. "Saya minta bapak untuk klarifikasi atas pernyataan bapak yang menyebut kami mempolitisasi dana Pokir untuk lembaga pendidikan," ujarnya kemarin, dalam pertemuan bersama Sekdis Digbud Lotim, berlangsung di ruang rapat Komisi kantor DPRD Lotim, pada Kamis (15/8).
"Saya ingin tegaskan apa yang bapak sampaikan itu sangat keliru, karena dana Pokir untuk sektor pendidikan itu sifatnya diarahkan," tegas Tohri, menambahkan.
Lebih lanjut, Tohri bahkan menuding balik Dikbud Lombok Timur gagal dalam pemerataan pembangunan pendidikan, khususnya untuk sekolah swasta. Menurutnya, sekolah swasta kerap terdiskriminasi dan tidak mendapat bantuan yang memadai dari dinas.
"Banyak sekolah swasta yang tak tersentuh bantuan dari Dinas Dikbud," sebutnya.
Ia menegaskan, justru dana pokir dari dewan yang menjadi tulang punggung perbaikan infrastruktur sekolah swasta.
"Selama itu aspirasi masyarakat untuk perbaikan, dana Pokir diberikan tanpa pandang bulu dan latar belakang organisasi," tegas Tohri.
Senada dengan Tohri, Politisi PKB, Abrorni Lutfhi, juga menyampaikan kekecewaannya. Ia menyoroti minimnya perhatian Dikbud terhadap sekolah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada sekolah negeri.
"Bapak saja tidak tahu rincinya berapa (jumlah sekolah swasta dan negeri). Tapi saya ingin sampaikan, jumlah lembaga pendidikan swasta kita jauh lebih banyak, dan itu bapak tidak pernah perhatikan," tegas Abror.
Menurut Abror, anggota dewan memperhatikan kondisi miris sekolah swasta, khususnya madrasah, di daerah pemilihannya dan mengarahkan dana pokir untuk peningkatan kualitasnya.
"Coba bapak lihat fakta di bawah, miris pak kualitas lembaga pendidikan swasta (madrasah) kita ini, itu yang kami perhatikan dan arahkan Pokir kami untuk peningkatan kualitasnya, dan itu tidak pernah bapak sentuh lewat dana yang jauh lebih besar di eksekutif," ungkapnya.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Saifullah, juga menyayangkan pernyataan Sekdis Dikbud. Ia bahkan mendesak agar DPRD dilibatkan dalam penentuan lokasi dan pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) di masa mendatang.
"Harus kita sepakati, mulai saat ini Dinas Dikbud tidak boleh jalan sendiri dalam menentukan usulan DAK, data penerima dan usulan DAK harus kita tahu, agar kita bisa awasi," tegasnya.
Menanggapi rentetan kritik tersebut, Jumadil akhirnya menyampaikan permohonan maaf. "Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu DPRD atas pernyataan dari kami yang memicu gejolak," ungkapnya.
Ia berjanji akan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran dan tidak akan gegabah lagi dalam memberikan keterangan kepada publik.
"Kami akan jadikan ini sebagai pembelajaran, apalagi kami masih tergolong baru menjadi pejabat di Dinas Dikbud," tutupnya.
.jpg )
