 |
| Rapat IDI diKota Mataram |
MANDALIKAPOST.com – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2024 mencatatkan capaian 76,37 poin. Angka ini meningkat signifikan sebesar 6,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dari poin tersebut, NTB berada di urutan 27 dari 38 provinsi dengan capaian IDI tertinggi.
Meski begitu, NTB masih berada dalam kategori sedang karena belum menembus angka 80 poin. Posisi NTB pun masih di urutan 10 besar terbawah dalam capaian demokrasi nasional.
Deputi Badan Pusat Statistik (BPS) Sosial, Dr. Ateng Hartono, SE., M.Si menyatakan, peningkatan capaian NTB perlu diapresiasi, terutama karena lonjakan tertinggi terjadi pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang naik hingga 10,05 poin.
Akan tetapi, masih ada sejumlah indikator yang harus terus diperbaiki agar NTB bisa menyamai bahkan melampaui capaian provinsi lain.
“NTB itu meningkat lebih dari 6 poin, sangat positif sekali. Tapi nilainya masih kategori sedang dengan 76,37 poin. Bandingkan misalnya Kalimantan Barat, yang naik dari posisi 7 ke 3 secara nasional,” ujarnya, Kamis, 25 April 2025.
Tiga aspek utama yang dinilai dalam IDI adalah kesetaraan, kebebasan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Di NTB, peningkatan tertinggi tahun ini terjadi pada aspek kapasitas lembaga, sementara indikator kesetaraan dan kebebasan masih stagnan.
Kepala BPS NTB, Wahyudin mengungkapkan, pengukuran IDI dilakukan melalui proses coding dokumen yang meliputi produk hukum Pemda, DPRD, serta pemberitaan media massa. Aspek keterwakilan perempuan juga masuk dalam penilaian, termasuk dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Di NTB keterwakilan perempuan di DPRD provinsi hanya satu orang. Di kabupaten/kota juga jarang. Itu yang kita perhatikan. Ada 22 indikator yang dihitung dari tiga aspek: kesetaraan, kebebasan, dan kapasitas lembaga demokrasi,” ungkapnya.
Selain itu, keberadaan partai politik juga dinilai penting untuk meningkatkan capaian demokrasi. Terutama soal proses regenerasi dan pembinaan generasi muda agar lebih memahami politik dan partai.
“Indikator yang perlu digenjot termasuk partai politik. Ada proses rekrutmen dan pembinaan generasi muda terkait politik. Itu akan membantu meningkatkan nilai IDI,” tambahnya.
Faktor lain yang turut memengaruhi capaian IDI adalah kasus-kasus sosial politik, termasuk aksi demonstrasi anarkis. Seluruh dinamika tersebut masuk dalam penghitungan karena pemberitaannya menjadi salah satu sumber data utama.
“Dari Januari sampai Desember kami melakukan pengukuran. Tiap hari harus membaca koran dengan oplah terbesar. Semua pemberitaan masuk, termasuk demo anarkis. Itu memengaruhi nilai IDI,” jelasnya.
Ia menekankan, DPRD di NTB perlu lebih aktif menghasilkan produk politik, terutama perda inisiatif yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
“Semakin banyak perda yang dihasilkan dan berpihak pada masyarakat, semakin positif pula dampaknya pada indeks demokrasi,”ujarnya
Penyampaian Indeks Demokrasi NTB oleh Deputi I Bidang Koordinasi Poldagri Kemenko Polkam NTB, Heri Wiranto, Deputi Bidang Statistik Sosial - BPS RI
Ateng Hartono, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin
.jpg )
