 |
| Kepala BPSDMD NTB, Baiq Nelly Yuniarti |
MANDALIKAPOST.com— Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersiap meloncat ke fase baru. Mulai 2026, lembaga ini ditargetkan bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seiring penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada Januari tahun depan.
Perubahan status tersebut diproyeksikan menjadi titik balik pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di NTB. Skema BLUD memberi ruang fleksibilitas pengelolaan keuangan, sehingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tak lagi tersandera rigiditas anggaran.
Kepala BPSDMD NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan proses menuju BLUD akan dimulai setelah SOTK baru ditetapkan dan jabatan struktural terisi secara definitif. “Setelah struktur dan pejabatnya lengkap, baru kami usulkan ke Kementerian Dalam Negeri,” ujat Nelly di Mataram, Senin, 29 Desember 2025.
Menurut Nelly, perubahan menjadi BLUD tidak menggeser fungsi kelembagaan BPSDMD. BLUD, kata dia, murni menyangkut sistem pengelolaan keuangan. “Bukan mengubah rumah BPSDMD. Tapi dengan BLUD, pengelolaan keuangan jadi lebih fleksibel,” ujarnya.
Dengan status BLUD, BPSDMD dapat mengelola pendapatan sendiri tanpa harus disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah, sepanjang tetap mematuhi regulasi dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. “Tetap diaudit. Hanya saja diberi kewenangan mengelola langsung,” kata Nelly.
Fleksibilitas ini dinilai krusial untuk menjawab kebutuhan pengembangan kompetensi ASN yang kerap bersifat mendesak. Nelly mencontohkan kondisi ketika pemerintah kabupaten/kota memiliki anggaran pelatihan di perubahan APBD, namun tak bisa direalisasikan karena mekanisme penerimaan pendapatan sudah ditutup.
“Kalau sudah BLUD, tinggal kami terima dan langsung kami diklatkan,” ujarnya.
Status BLUD juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan kementerian, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah. BPSDMD NTB menargetkan peningkatan jumlah dan ragam diklat sekaligus memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan kompetensi ASN di kawasan timur Indonesia.
Sepanjang 2025, BPSDMD NTB mencatat telah menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan dengan total 572 peserta. Program tersebut mencakup pelatihan bagi jabatan administrasi, pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, hingga Pelatihan Dasar CPNS dan PPPK kabupaten/kota.
Di luar itu, BPSDMD NTB juga memperluas jejaring kerja sama. Di antaranya melalui perjanjian kerja sama dengan 10 kabupaten/kota se-NTB, Politeknik STAN untuk Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah Dasar, serta Politeknik Pariwisata Lombok untuk Pelatihan Pariwisata Dasar.
Penguatan kelembagaan turut dilakukan melalui akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Latsar CPNS dan PPPK, penyusunan Peraturan Gubernur tentang Corporate University, hingga penguatan peran widyaiswara. Dari sisi sarana prasarana, BPSDMD NTB melakukan peningkatan fasilitas, mulai dari perpustakaan, ruang laktasi, lounge widyaiswara, hingga pengembangan smart class dan ruang kompetensi.
Sejumlah daerah lain lebih dulu melangkah.
BPSDMD Sumatera Selatan dan Jawa Timur telah berstatus BLUD. NTB kini menyusul, dengan keyakinan bahwa perubahan ini akan mempercepat peningkatan kualitas ASN. “Semakin sering diklat, semakin terlihat eksistensi lembaga,” tandas Nelly.
.jpg )
