Dana Transfer Pusat ke Lombok Timur Melorot, Wabup ini Masalah Serius

Wakil Bupati Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya berikan sambutan dalam acara sosial pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor, (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKAPOST.com – Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), HM. Edwin Hadiwijaya, menyoroti gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang menunjukkan adanya penurunan dana transfer ke daerah.

Kondisi ini dinilai sebagai masalah serius, mengingat 85% operasional daerah masih sangat bergantung pada dana tersebut.

"Kita melihat gambaran APBN tahun 2026 untuk dana transfer menurun," tegas H. Edwin.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB dan Opsen BBNKB, serta Perda nomor 6 tahun 2023 di Gedung Wanita Selong, Selasa (2/9) kemarin.

Penurunan dana transfer ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, terutama karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp 521 miliar dari total APBD sebesar Rp 3,4 triliun. Angka ini menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat.

Menghadapi situasi ini, pemerintah daerah dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Wabup Edwin menyebut, kini menjemput program pusat tidak lagi mudah karena banyak dana yang bersifat insentif, bukan lagi transfer rutin yang bisa diandalkan.

"Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan memfokuskan upaya peningkatan PAD," tandasnya.

Fokus ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer pusat dan memastikan keberlanjutan operasional serta pembangunan di Lombok Timur.

Upaya ini menjadi krusial demi menjaga stabilitas keuangan daerah dan mendorong kemandirian fiskal.