 |
| Ilustrasi. Tabung gas LPG 3 Kg, (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram yang meresahkan warga Lombok Timur belakangan ini, direspons cepat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, secara tegas menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai pelaku usaha yang diduga menyalahgunakan "tabung melon" bersubsidi.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas subsidi yang menjadi kebutuhan pokok rumah tangga.
Bupati Warisin menekankan bahwa penggunaan gas bersubsidi harus diprioritaskan sepenuhnya untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk kepentingan komersial atau usaha.
"Kalau mereka memakai gas non-subsidi, maka itu benar. Tetapi bila ada pelaku usaha yang justru memanfaatkan gas subsidi, maka itu bisa menjadi penyebab kelangkaan," tegas Bupati Warisin dalam pernyataan resminya belum lama ini.
"Karena itu saya minta MBG dan pelaku bisnis beralih ke LPG non-subsidi," tegasnya menambahkan.
Bupati juga menyoroti faktor lain yang turut memicu kelangkaan, yakni meningkatnya permintaan gas subsidi setiap musim panen tembakau. Hal ini dikarenakan sebagian petani turut menggunakan LPG untuk proses pengeringan hasil panen.
Di sisi lain, kelangkaan gas 3 kg telah menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat. Latifah, warga Lenek, mengaku hanya sesekali bisa membeli tabung, itupun dengan harga yang sudah lebih tinggi dari biasanya.
"Susah sekali kita dapat. Kalau pun ada, harganya naik," keluhnya, saat dikonfirmasi.
Kesulitan serupa dialami oleh Laili, warga Pringgasela, yang sangat bergantung pada pasokan LPG untuk menjalankan usaha kecilnya. Ia mengaku keberatan karena pasokan gas yang tersendat sangat memengaruhi kelangsungan warungnya.
"Sekarang memang susah sekali. Saya punya warung kecil, jadi lumayan berat kalau gas begini sulit," ucapnya.
Menanggapi kondisi ini, Pemkab Lombok Timur berharap agar pengawasan ketat yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap dapur MBG dan pelaku usaha dapat menekan praktik penyalahgunaan LPG subsidi.
"Satpol PP diwajibkan mendata seluruh MBG, termasuk jenis bahan bakar yang digunakan untuk aktivitas usahanya," pungkasnya.
Pemerintah daerah berharap dengan adanya penertiban dan pengawasan yang ketat, praktik penyalahgunaan dapat diatasi sehingga ketersediaan gas subsidi 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dan keluhan warga dapat segera teratasi.
.jpg )
