 |
| Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid saat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, (Foto: Istimewa/MP). |
Jakarta, MANDALIKAPOST.com — Dalam upaya mempercepat perizinan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tahun 2026.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyatakan ambisi untuk menyelesaikan 300 RDTR yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Target tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Jakarta, Senin (22/09), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
“Misal (300 RDTR) memenuhi semua, Insyaallah terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi,” ujar Menteri Nusron, dalam rilis resminya.
“Karena, melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka Service Level Agreement-nya bisa dua sampai tiga hari,” imbuhnya.
Saat ini, dari 646 RDTR yang tersedia, 428 di antaranya telah terintegrasi dengan OSS. Kementerian ATR/BPN menargetkan sisa RDTR yang belum terintegrasi dapat diselesaikan pada bulan ini.
Secara keseluruhan, kementerian memiliki target besar untuk menyelesaikan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia guna mempercepat proses KKPR.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan arahan agar penyusunan RDTR diprioritaskan di wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
“Jadi semisal di Sulawesi, juga di Jawa Utara. Kemudian, kalau di Sumatra kan di Sumatra bagian timur, seperti wilayah Kepulauan Riau dan lainnya karena itu menjadi perhatian para investor,” ungkap Airlangga.
Menanggapi arahan tersebut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa fokus pengembangan RDTR terintegrasi akan disesuaikan dengan data geospasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Pada tahun 2025 ini, BIG menyelesaikan peta dasar 1:5.000 di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Pada tahun 2024 lalu, BIG telah menyelesaikan peta 1:5.000 Pulau Sulawesi. Pada tahun 2026 nanti mereka akan mengerjakan Pulau Sumatra,” jelasnya.
“Oleh karena itu, kami pada RDTR-nya berdasarkan kajian dari BIG,” tambahnya.
Sebagai bagian dari komitmen ini, Kementerian ATR/BPN telah menerima pinjaman dari Bank Dunia melalui Proyek Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang Terpadu (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga tahun 2029.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mempercepat roda perekonomian nasional melalui digitalisasi tata ruang.
.jpg )
