![]() |
| Sekdes Batu Nampar Selatan, Abdul Gani SE, (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com — Kasus meninggalnya seorang balita berusia 3 bulan 20 hari di Desa Batu Nampar Selatan, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, memicu reaksi keras dari pemerintah desa setempat.
Sekretaris Desa Batu Nampar Selatan, Abdul Gani SE, yang akrab disapa Daeng Gani, menegaskan bahwa buruknya pelayanan di Puskesmas Sukaraja sudah tidak bisa ditolerir lagi.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Daeng Gani mengungkapkan kemarahan warga atas pelayanan yang dinilai sangat buruk. Ia bahkan menceritakan pengalamannya sendiri saat membawa anaknya berobat ke Puskesmas tersebut.
“Saya kira keluhan warga ataupun ceritanya itu sengaja di karang-karang, eh ternyata benar apa yang dikeluhkan oleh warga kami. Karena saya sendiri mengalaminya,” ujar Daeng Gani.
Ia menambahkan, perlakuan petugas baru berubah setelah ia memperkenalkan diri sebagai Sekdes Batu Nampar Selatan.
“Setelah saya telepon Pak Kapus bahwa saya di Puskesmas, barulah petugas nakes di sana pelayanannya ke saya berubah 80%,” tuturnya.
Daeng Gani merasa prihatin dengan nasib warga awam yang tidak memiliki akses atau pemahaman untuk mengadu. Ia juga menyoroti ironisnya situasi, di mana sebagian besar warga berobat menggunakan BPJS Kesehatan kelas tiga, tetapi tidak mendapatkan pelayanan yang layak.
“Sangat ironis, pelayanan nakes di Puskesmas Sukaraja padang bulu. Kan tidak baik seperti itu, janganlah kita memandang orang itu dari fisiknya,” tegasnya.
Terkait tragedi meninggalnya balita dari pasangan Suhirman dan Suriati, Daeng Gani menduga adanya kelalaian petugas yang menjadi penyebab.
Ia mendukung penuh langkah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Jerowaru untuk menggelar pertemuan dengan Kepala Puskesmas Sukaraja dan jajarannya.
“Saya sangat mendukung langkah teman-teman PPDI untuk hering besok, guna perbaikan pelayanan di Puskesmas Sukaraja khususnya maupun Puskesmas lain yang ada di Lombok Timur,” jelasnya.
Tuntutan utama yang diajukan oleh masyarakat dan PPDI sangat tegas. “Copot Kepala Puskesmas Sukaraja adalah tuntutan kami yang pertama. Yang kedua, kami minta agar seluruh petugas di Puskesmas Sukaraja dievaluasi secara menyeluruh,” tegas Daeng Gani.
Ia berharap langkah ini dapat mencegah terjadinya gerakan massa yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah. Ia juga menekankan bahwa masalah utama bukanlah ketersediaan obat, melainkan kurangnya empati dan kesigapan petugas kesehatan.
Tragedi ini menjadi duka mendalam bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, keluhan terkait pelayanan buruk di Puskesmas Sukaraja sudah sering terdengar dan bukan kali pertama terjadi.
“Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Sukaraja dikeluhkan oleh keluarga pasien. Seorang bayi yang tiba di Puskesmas menggunakan mobil bak terbuka tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.
Petugas UGD, alih-alih memberikan pertolongan pertama yang serius, justru menyuruh keluarga membeli sirup di apotek terdekat, dengan alasan stok di UGD tidak ada,” ungkapnya.
Bayi tersebut akhirnya meninggal di Rumah Sakit Patuh Karya, setelah orang tuanya membawa sendiri menggunakan kendaraan terbuka.
Daeng Gani menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak diindahkan dalam pertemuan besok, mereka akan melanjutkan aksi ke Bupati Lombok Timur.
“Kedatangan warga kami di Puskesmas itu bukan untuk demo, tapi untuk hering. Kan teman-teman melalui prosedur dan alurnya dulu, jika nanti dalam hering tuntutannya tidak diindahkan, kemungkinan mereka akan hering ke Bupati Lombok Timur,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Lombok Timur, H.L. Fahrozzi menanggapi rencana masyarakat Desa Batu Nampar Selatan dan PPDI Kecamatan Jrowaru untuk hering di Puskesmas Sukaraja yang digelar besok, Selasa (10/9).
"Itu kan hak warga masyarakat kita untuk menyampaikan aspirasinya, kita akan tampung tuntutan mereka," ujarnya.
Sama halnya dengan maksud kedatangannya ke rumah keluarga balita tersebut bersama jajarannya beserta Kapus Sukaraja untuk mendengarkan keluh kesah keluarga korban.
"Makanya langsung kami melakukan peninjauan dan investigasi di Puskesmas dan datang langsung ke rumah orang tua anak itu. Supaya informasi yang kami dapat utuh sesuai dengan fakta yang terjadi belakangan ini," kata Fahrozzi.
Investigasi ini melibatkan seluruh pihak yang terkait, mulai dari Kepala Puskesmas, dokter, hingga tenaga kesehatan.
"Kami sudah kumpulkan semua yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Kami sudah melakukan komunikasi dan bicarakan seperti apa yang sebenarnya terjadi," katanya lebih lanjut.
Terkait dengan tuntutan masyarakat untuk mencopot Kapus Sukaraja itu wewenang Bupati Lombok Timur, tentu dengan prosedur yang ada.
Untuk itu ia berpesan kepada warga setempat, apa pun hasil dari hering itu diterima dengan lapang dada. Karena semuanya butuh proses.
"Apa pun hasilnya nanti, saya harap kepada masyarakat kita untuk bersabar. Dan mari kita jaga kondusifitas daerah kita," tutupnya.

