 |
| Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri |
MANDALIKAPOST.com- Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, membuka Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di Senggigi, Selasa (18/11). Ia menegaskan pentingnya peran PKH dalam menurunkan kemiskinan di NTB.
“Sukses tidaknya saya dan Bapak Gubernur dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya bergantung pada PKH ini,” ujarnya.
Wagub menekankan bahwa seluruh program pemerintah harus berbasis data yang valid. “Semua mimpi dan kerja keras kita kembali pada penyatuan data. Jika datanya tidak tepat, maka program kita bisa sia-sia,” tegasnya.
Ia menyebut dari lebih dari 140 desa kategori miskin ekstrem, baru 40 yang mendapat dukungan Program Desa Berdaya. Tahun 2026 akan menjadi tahun pertama penerapan penuh program tersebut.
Wagub menyoroti dua kabupaten yang masih masuk kategori merah, yakni Lombok Utara dan Lombok Timur, dan meminta pendataan lebih detail. Ia juga mengingatkan pendamping PKH untuk mendorong KPM yang sudah mapan agar berani menyatakan mandiri.
“Jika setelah bertahun-tahun menerima bantuan kondisi mereka sudah baik, harus ada keberanian untuk keluar dari PKH agar bisa bergantian dengan rumah tangga miskin yang baru,” tegasnya.
Terkait netralitas, Wagub meminta pendamping menjaga profesionalitas. “Bapak-Ibu punya hak pilih, itu sah. Yang tidak boleh adalah menggunakan atribut PKH dalam kegiatan politik,” katanya.
Ia juga menyoroti masalah penerima bantuan tidak tepat sasaran. “Ini masalah serius. Kita semua ingin selamat dalam menjalankan tugas, maka akurasi data menjadi penting,” tegasnya.
Mulai 2026, Gubernur dan Wagub akan turun langsung memantau progres Desa Berdaya. Wagub berharap workshop ini menghasilkan rekomendasi kuat untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dari ruangan ini lahir berbagai catatan penting yang melengkapi regulasi kita dalam penanganan kemiskinan ekstrem di 10 kabupaten/kota di NTB,” pungkasnya.
.jpg )
