Wabup Edwin Tanggapi Pandangan Umum Fraksi: Tekankan Penguatan Infrastruktur, Pangan, dan Tata Kelola APBD 2026

 

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat memberikan tanggapan resminya didepan anggota DPRD, (Foto: Istimewa/MP). 

MANDALIKAPOST.com — Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moh. Edwin Hadiwijaya, memberikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar pada Selasa (25/11).

 

Dalam kesempatan tersebut, Wabup mengapresiasi berbagai saran konstruktif yang disampaikan oleh Fraksi PKS, Perindo, Demokrasi Bintang Perjuangan Indonesia (DBPI), serta tujuh fraksi lainnya, yang menyoroti isu strategis mulai dari kedaulatan pangan hingga percepatan pembangunan infrastruktur.

 

Terkait kedaulatan pangan dan energi, Wabup menegaskan bahwa penguatan sektor ini tidak hanya bertumpu pada APBD.

 

“Dukungan pembiayaan juga datang dari alokasi 20 persen dana desa yang dikelola BUMDes untuk ketahanan pangan, dengan nilai setara lebih dari Rp 48 miliar,” ujarnya.

 

Menanggapi harapan Fraksi DBPI mengenai alokasi anggaran pariwisata, Wabup mengakui bahwa sektor tersebut memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Hanya saja, kemampuan fiskal daerah belum memungkinkan peningkatan anggaran sesuai tuntutan.

 

“APBD 2026 masih terbatas, namun komitmen kami untuk menumbuhkembangkan pariwisata tetap kuat. Kami berharap Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dapat diarahkan untuk mendukung sektor ini,” jelasnya.

 

Dalam kondisi anggaran yang ketat, Pemda Lombok Timur menetapkan tiga langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah itu meliputi perbaikan kualitas data PBB-P2, hotel dan restoran, penguatan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi, serta intensifikasi pembayaran non-tunai.

 

“Optimalisasi PAD menjadi kunci mendorong ruang fiskal pembangunan,” tegasnya.

 

Wabup juga menyoroti dinamika kebijakan pusat tahun 2025 yang berpengaruh pada perencanaan APBD daerah. Ia mengakui hal ini berdampak pada belum tercapainya disiplin perencanaan sebagaimana diamanatkan undang-undang.

 

“Kami berkomitmen untuk menyesuaikan jadwal dan memastikan perencanaan kedepan selaras dengan regulasi yang berlaku,” katanya

 

Menanggapi saran Fraksi PKS terkait pengawasan infrastruktur, Wabup memastikan program percepatan infrastruktur jalan segera dilaksanakan sesuai nota kesepakatan Bupati dan DPRD per 19 September 2025. Dari total 1.211 km jaringan jalan, sebanyak 416 km masih dalam kondisi tidak mantap.

“Tahun 2026, kami fokus menangani 54 ruas jalan kabupaten dengan konstruksi hotmix dan 11 ruas jalan poros desa dengan konstruksi lapen,” ungkapnya.

 

Selain sektor jalan, Pemda juga menangani infrastruktur air bersih. Wabup menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas terus berjalan, termasuk pemasangan pipa suplai di SPAM Selatan Kotaraja untuk menaikkan debit dari 50 menjadi 100 liter per detik.

 

“Di Desa Puncak Jeringo, perpipaan air bersih sepanjang 4,5 kilometer telah selesai melalui program Kementerian Transmigrasi,” tambahnya.

 

Di bidang ketenagakerjaan, Pemda akan mengaktifkan kembali Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan mengintensifkan sosialisasi prosedur resmi sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017.

 

“Kami ingin memastikan seluruh calon PMI terlindungi sejak awal proses keberangkatan,” tegas Wabup.

 

Sementara itu, mengenai isu pupuk dan elpiji, Wabup memastikan stok pupuk aman hingga akhir 2025. Untuk elpiji, Pemda telah mengajukan peningkatan distribusi harian sebanyak 10 persen kepada BPH MIGAS sebagai langkah antisipatif. Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui kolaborasi dengan Bulog, pemantauan harga harian, serta pelaksanaan operasi pasar bila diperlukan.

Terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) direksi BUMD, Wabup menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan akibat belum adanya Perda terbaru yang menyesuaikan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024.

 

“Draft Raperda BUMD sudah kami ajukan kembali dan siap dibahas bersama legislatif,” terangnya.

 

Menutup penyampaiannya, Wabup menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah tetap sejalan dengan prioritas nasional, meskipun terjadi pengurangan transfer keuangan dari pusat.

 

“Pemda Lombok Timur akan terus menjemput program-program prioritas pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah,” tutupnya.