 |
| Sosok: Haikal Firmansyah, ketua umum Asosiasi Pemuda Inspirator NTB, (Foto: Istimewa/MP). |
Ia menyoroti nasib guru honorer yang masih jauh dari kata layak, terutama jika dikomparasikan dengan alokasi anggaran besar pada program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Haikal mengungkapkan fakta pilu di lapangan, di mana masih banyak guru honorer di wilayah NTB yang hanya menerima honorarium sebesar Rp300.000 per tiga bulan. Angka ini dinilai sangat kontras dengan beban kerja dan tanggung jawab besar dalam mencetak generasi bangsa.
Menurut Haikal, penghasilan guru honorer saat ini bahkan tidak mencapai 15 persen dari standar Upah Minimum Regional (UMR) NTB tahun 2025 yang berada di kisaran Rp2,4 juta hingga Rp2,8 juta.
“Ini adalah persoalan struktural yang sudah terlalu lama dibiarkan. Guru honorer bekerja penuh waktu, mengemban tanggung jawab besar dalam mencerdaskan generasi, tetapi masih digaji jauh di bawah standar kelayakan hidup,” tegas Haikal saat dikonfirmasi via WhatsApp, Senin (12/1/2026).
Ia menambahkan bahwa kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan kebijakan yang dapat melumpuhkan kualitas pendidikan nasional.
“Negara tidak bisa berharap kualitas pendidikan meningkat jika kesejahteraan guru, khususnya honorer, masih berada di bawah garis kemanusiaan,” lanjutnya.
API NTB menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemerintah diminta untuk lebih bijak dalam menentukan skala prioritas agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang tajam antara program fisik/sosial dengan kesejahteraan aktor utama pendidikan.
“Program sosial tentu penting, tetapi akan menjadi tidak adil jika pada saat yang sama pendidik sebagai pilar utama pendidikan justru terabaikan. Pembangunan tidak boleh hanya terlihat megah di program, tetapi harus adil bagi manusia yang menjalankannya,” ujar Haikal.
Rendahnya kesejahteraan ini diyakini akan berdampak sistemik, mulai dari menurunnya kualitas pembelajaran hingga hilangnya minat generasi muda untuk menjadi guru. Jika hal ini terus dibiarkan, Haikal khawatir visi besar Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi angan-angan.
“Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas gurunya. Jika gurunya tidak sejahtera, maka cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai. Guru adalah fondasi bangsa,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Poin Desakan API NTB kepada Pemerintah yakni standarisasi Upah. Menetapkan gaji minimum guru honorer agar mendekati atau setara dengan UMR.
"Kemudian, percepatan status. Mendorong proses pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPPK secara lebih masif dan transparan. Dan terakhir Audit Anggaran: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran pendidikan agar lebih berpihak pada kesejahteraan pengajar," pungkasnya.
.jpg )
