 |
| Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 |
MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi hampir seluruh warganya.
Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam acara yang diselenggarakan BPJS Kesehatan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa sore (27/1).
Bupati yang akrab disapa LAZ mengatakan, penghargaan tersebut diraih berkat capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Lombok Barat yang telah mencapai 99 persen dari total penduduk.
“Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Lombok Barat sudah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan utama UHC adalah memastikan seluruh warga terlayani,” ujar LAZ.
Dengan status UHC tersebut, masyarakat yang mendaftar BPJS Kesehatan dapat langsung mengaktifkan kepesertaan tanpa harus menunggu waktu tertentu. Menurut LAZ, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan.
“Ini kemudahan yang kita berikan sebagai komitmen dalam pelayanan kesehatan,” katanya.
Meski demikian, Pemkab Lombok Barat mengakui masih memiliki pekerjaan rumah, khususnya dalam meningkatkan tingkat keaktifan peserta. Berdasarkan data terbaru, tingkat kepesertaan aktif baru mencapai 82 persen, sehingga masih terdapat selisih sekitar 18 persen peserta tidak aktif.
“Masih ada peserta yang tidak aktif karena menunggak iuran atau kendala administratif. Tugas kita selanjutnya adalah memastikan kepesertaan dan keaktifan berjalan beriringan hingga 100 persen,” jelasnya.
Untuk menutup celah tersebut, Pemkab Lombok Barat akan memperkuat konsolidasi data bersama Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan, guna memastikan warga yang benar-benar membutuhkan mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah.
Dari sisi anggaran, Pemkab Lombok Barat saat ini mengalokasikan sekitar Rp60 miliar per tahun untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Namun, jika seluruh penduduk ingin diaktifkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp15 miliar, sehingga total mencapai Rp75 miliar.
“Memang ada beban fiskal, tetapi kesehatan masyarakat adalah prioritas. Kami juga mendorong warga yang mampu untuk tetap menjadi peserta mandiri agar ada keseimbangan,” ujarnya.
Dengan capaian UHC ini, Pemkab Lombok Barat berharap tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas akibat kendala biaya atau administrasi. Pelayanan yang cepat, merata, dan berkualitas ditargetkan dapat dirasakan hingga ke pelosok desa.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan bahwa UHC Awards diberikan kepada kepala daerah provinsi serta kabupaten/kota yang dinilai berhasil memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh melalui Program JKN.
“Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian ini melampaui target nasional RPJMN 2025–2029,” ungkap Ghufron.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen kuat kepala daerah dalam mendukung kebijakan dan penganggaran sektor kesehatan. Menurutnya, peran kepala daerah sangat menentukan dalam mewujudkan perlindungan kesehatan yang adil dan merata.
“Universal Health Coverage juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya pada indikator 3.8,” pungkasnya.
.jpg )
