 |
| Masa aksi geruduk kantor Bupati Lombok Timur, (Foto: Rosyidin/MP). |
Hal ini ditunjukkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat menemui massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Pariwisata Lombok Timur di halaman Kantor Bupati, Selasa (20/1).
Pemandangan menarik terlihat saat Sekda tak segan mengajak para mahasiswa untuk duduk lesehan bersama guna berdialog secara santai namun substansial.
Dalam diskusi tersebut, Sekda menyampaikan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Lombok Timur telah merespons sebagian besar poin yang menjadi tuntutan mahasiswa.
“Apa yang saya tangkap dari aspirasi adik-adik tadi, memang belum semuanya dapat dipenuhi. Namun sebenarnya sebagian besar sudah dipenuhi Bapak Bupati, tinggal menunggu eksekusi saja,” ujar Juaini Taofik di hadapan massa aksi.
Menanggapi sorotan tajam aliansi mengenai kontrak pengelolaan Sunrise Land Lombok (SLL), Sekda memberikan klarifikasi tegas untuk meluruskan opini publik. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat institusional dan teknis, bukan kepentingan personal.
“Jadi ini tidak ada urusan pribadi antara Bapak H. Haerul Warisin dengan kejadian yang kaitannya dengan SLL. Semua ini murni dalam kebijakan formal,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pertanggungjawaban serta kewenangan teknis berada sepenuhnya di bawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pariwisata.
Selain masalah pengelolaan wisata, Sekda juga menjamin bahwa Pemda Lombok Timur mendukung penuh kegiatan akademik mahasiswa. Ia menegaskan tidak akan ada pembatasan bagi mahasiswa yang ingin menjadikan lokasi wisata di Lombok Timur sebagai lokus penelitian maupun pengabdian masyarakat.
Menutup dialog tersebut, Juaini Taofik mengajak para mahasiswa untuk terus mengedepankan komunikasi yang sehat. Ia pun membuka pintu ruang kerjanya bagi mahasiswa yang ingin berdiskusi lebih lanjut di kemudian hari.
“Kami persilakan, kalau adik-adik besok lusa mau ke ruangan saya, ya silakan,” pungkas Sekda sebagai bentuk komitmen transparansi pemerintah.
Dialog yang berlangsung kondusif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan kaum intelektual demi kemajuan pariwisata di Bumi Gora.
.jpg )
