Gubernur NTB Kukuhkan Kepala BPKP Baru, Perbaiki Tata Kelola, Lindungi Pejabat dari Jeratan Hukum

Kukuhkan: Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat hadiri pengukuhan Kepala BPKP NTB, (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKAPOST.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muhammad Iqbal, secara resmi mengukuhkan Adrian Puspawijaya sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB yang baru. Prosesi pengukuhan yang berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (10/2), menjadi momentum krusial bagi penguatan akuntabilitas di Bumi Gora.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, yang mewakili Bupati H. Haerul Warisin, beserta jajaran kepala daerah se-NTB dan unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menekankan bahwa kehadiran BPKP bukan sebagai instansi yang menakutkan, melainkan mitra strategis atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berfungsi sebagai tameng bagi para pejabat daerah.

"Tugas Pak Kaban adalah memberikan pemantauan, pengawasan, dan pendampingan agar tata kelola kami berjalan dengan benar," ujar Gubernur Iqbal.

Beliau menegaskan bahwa sistem yang kuat adalah kunci utama dalam menghindari masalah hukum di masa depan. Pengawasan yang dilakukan BPKP justru bertujuan untuk melindungi para pengambil kebijakan agar tetap berada di koridor yang tepat.

"Pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan upaya melindungi para pejabat agar tidak terjebak dalam masalah hukum akibat sistem yang lemah," tambahnya.

Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di NTB menyatakan komitmen penuh untuk terus melakukan pembenahan administrasi. Gubernur mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk memanfaatkan kehadiran BPKP sebagai konsultan preventif guna mendeteksi kendala sejak dini.

"Kami menyambut hangat kehadiran Kepala BPKP yang baru. Mohon bantuannya agar kami bisa meneruskan semangat pembenahan tata kelola ini. Kapan lagi kita perbaiki sistem kalau tidak sekarang?" tegas Gubernur dengan penuh semangat.

Adrian Puspawijaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kepala BPKP NTB, kini mengemban tanggung jawab penuh untuk mengawal sejumlah agenda besar di tahun 2026. Fokus utama BPKP ke depan meliputi:

1. Penguatan Pengawasan SDM: Memastikan kompetensi aparat sesuai kebutuhan.

2. Akuntabilitas Anggaran: Mengawal efektivitas penggunaan dana negara dan daerah.

3. Audit BUMD: Termasuk pengawasan ketat terhadap Bank NTB Syariah guna memastikan performa bisnis tetap sehat dan transparan.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah semakin solid demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Nusa Tenggara Barat.