Jangan Ada Pungli Itu Hak Rakyat, Bupati Lombok Timur Serahkan 87 Sertipikat Gratis di Ekas

Sertifikat: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin didampingi Sekda dan Kepala Kantah ATR/BPN Lombok Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada warga Ekas Buana secara Simbolis, (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKA POST.com – Raut bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah puluhan nelayan di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru. Penantian panjang mereka akan kepastian hukum atas tanah akhirnya berbuah manis. Pada Kamis (12/2/2026), Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyerahkan secara simbolis 87 Sertipikat Tanah Program Lintas Sektor (Lintor) kepada masyarakat setempat.

Program ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kantor ATR/BPN Lombok Timur. Kehadiran sertipikat ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi aset masyarakat pesisir.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa H. Iron ini memberikan penegasan yang sangat keras. Ia mewanti-wanti agar tidak ada satu pun oknum, baik di tingkat desa maupun instansi terkait, yang mencoba menarik keuntungan dari pembagian sertipikat gratis ini.

"Saya ingatkan, tidak ada uang baterai, tidak ada uang tanda tangan, tidak ada uang apa pun! Jika ada yang meminta, arahkan ke saya. Kades berjuang agar ini keluar secara gratis, jadi jangan ada oknum yang bermain di situ," tegas H. Iron dengan nada lugas.

Selain masalah legalitas, H. Iron juga menitipkan pesan agar warga menjaga kondusivitas wilayah. Hal ini berkaitan dengan rencana besar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan penguatan koperasi nelayan di wilayah tersebut. Ia berharap warga menjaga aset negara layaknya menjaga amanah keluarga besar.

Kepala Kantor ATR/BPN Lombok Timur, I Komang Suarta, mengakui adanya proses yang cukup panjang dalam penuntasan sertifikasi ini. Ia menyampaikan apresiasi atas kesabaran warga serta kegigihan Bupati yang terus mengawal progres sertifikasi demi kepentingan rakyat.

"Syukur sore hari ini 87 sertifikat bisa kita bagikan semuanya. Ini adalah program strategis nasional untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah, khususnya bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan," ujar I Komang Suarta.

Ia menambahkan, melalui forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pihaknya berkomitmen untuk terus menyisir daerah pesisir lainnya guna menyelesaikan konflik pertanahan. Lebih dari sekadar kertas, sertipikat ini diharapkan mampu menjadi kunci kesejahteraan.

"Kami berharap tidak hanya memberikan ketenangan batin bagi warga atas kepemilikan lahan, tetapi juga menjadi modal akses perbankan yang sehat untuk meningkatkan taraf hidup nelayan di Lombok Timur," tutupnya.

Acara yang berlangsung khidmat ini juga dihadiri oleh Sekda Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, serta sejumlah jajaran pejabat Pemda, yang turut menyaksikan momen bersejarah bagi warga Ekas Buana tersebut.