 |
| Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, (Foto: Istimewa/MP). |
Dalam arahannya, Bupati menyoroti ketimpangan angka antara laba perusahaan dengan rasio kredit bermasalah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan lembaga keuangan sangat bergantung pada ketepatan strategi manajemen dalam mencari solusi.
"Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5 persen tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak," tegas Bupati Haerul Warisin di hadapan jajaran direksi dan komisaris.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati menginstruksikan langkah konkret berupa pembersihan portofolio kredit. Ia meminta seluruh karyawan dikerahkan untuk fokus melakukan penagihan utang setelah diberikan pelatihan yang mumpuni.
Bupati juga mengingatkan bahwa BUMD memiliki fungsi ganda; mengejar keuntungan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia mewanti-wanti agar direksi tidak mengambil keputusan sepihak yang berisiko merugikan perusahaan.
"Bekerja di BUMD bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk melayani masyarakat. Buka ruang diskusi seluas-luasnya dengan tenaga ahli agar keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan," tambahnya.
Ia berharap ada perubahan signifikan pada laporan tahun depan. "Kita sesuaikan target dengan potensi yang masuk akal. Saya ingin melihat perubahan nyata pada RUPS tahun depan, kredit macet turun dan keuntungan harus naik," pungkasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Dewan Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, Muhammad Isra'I, mengakui bahwa kinerja tahun 2025 memang belum maksimal meski terdapat pertumbuhan hasil usaha. Menurutnya, kondisi ekonomi nasional dan keterbatasan anggaran daerah menjadi faktor penghambat.
"Periode ini merupakan fase transisi krusial dalam estafet kepemimpinan yang harus dikelola secara akuntabel demi perbaikan berkelanjutan," ujar Isra'I.
Untuk menyehatkan neraca perusahaan, manajemen kini tengah mengimplementasikan sejumlah langkah strategis, antara lain:
* Restrukturisasi piutang dan penataan penyertaan modal.
* Penguatan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam penyaluran pembiayaan.
* Optimalisasi biaya operasional dan perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI).
Di sisi lain, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, melaporkan bahwa perusahaan tetap menunjukkan resiliensi. Di tengah rontoknya jumlah perusahaan modal ventura secara nasional dari 23 entitas pada 2024 menjadi hanya 17 di tahun 2025, PT Selaparang Finansial tetap berdiri kokoh sebagai satu-satunya perusahaan modal daerah yang sahamnya 100 persen milik pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa integritas 25 karyawannya tetap terjaga dengan dukungan fasilitas jaminan sosial yang lengkap. Selain urusan bisnis, perusahaan juga aktif dalam kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan bantuan sarana ibadah.
RUPS ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya, perwakilan DPRD, Asisten Sekda, serta jajaran OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
.jpg )
