 |
| Rumah Sehat: Ketua Baznas Lombok Timur, H. Mohammad Kamli, (Foto: Rosyidin/MP). |
Ketua BAZNAS Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengungkapkan bahwa hambatan administratif yang terjadi beberapa waktu lalu murni disebabkan oleh berakhirnya masa bakti pimpinan BAZNAS RI periode sebelumnya.
"Persoalannya hanya terkait masa bakti pimpinan dan kebijakan. Karena masa bakti pimpinan yang lama sudah habis, tidak memungkinkan bagi mereka untuk menandatangani MoU (Nota Kesepahaman). Jadi, kita harus menunggu pimpinan baru dilantik dan di-SK-kan oleh Presiden," jelas Kamli saat dikomfirmasi belum lama ini.
Tidak ingin membuang waktu, BAZNAS Lombok Timur langsung melakukan koordinasi intensif sesaat setelah pimpinan BAZNAS RI yang baru resmi menjabat. Kamli menegaskan bahwa pihaknya bahkan mulai bekerja sejak malam setelah pelantikan untuk memastikan program Rumah Sehat ini tetap menjadi prioritas.
Hasilnya, sambutan dari jajaran pimpinan pusat yang baru ternyata sangat menggembirakan.
"Responnya alhamdulillah sangat positif, bahkan jauh lebih kuat. Hasil pertemuan dengan BAZNAS pusat kemarin memberikan jawaban yang melegakan. Insya Allah, program ini tidak mundur dan akan terus maju," tambahnya dengan nada optimis.
Pembangunan Rumah Sehat BAZNAS ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menangani masalah kesehatan di kalangan masyarakat miskin (mustahik). Program ini selaras dengan visi Bupati dalam meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata.
Kamli meminta dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar proses administratif hingga pembangunan fisik dapat berjalan tanpa kendala berarti. Ia juga mengisyaratkan akan ada agenda penting dalam waktu dekat yang akan dihadiri langsung oleh pihak pusat sebagai bentuk komitmen nyata.
"Kami mohon doa dari masyarakat semua. Mudah-mudahan kita bisa segera merealisasikan Rumah Sehat ini demi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menyelesaikan PR pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan melalui BAZNAS," tutupnya.
Kepemimpinan BAZNAS RI yang mengharuskan penandatanganan MoU menunggu pejabat baru yang sah secara hukum (SK Presiden).
Pemerintah Daerah bersama BAZNAS Lombok Timur, koordinasi telah dilakukan dengan pimpinan pusat yang baru dan mendapatkan respon yang sangat positif. Dan target lembangunan segera dilaksanakan untuk membantu pemerintah daerah menangani layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Lombok Timur.
.jpg )
.jpg)
