 |
| Otonomi: Wartawan Senior Lombok Timur, Lalu Ramli Nurawang, (Foto: Rosyidin/MP). |
Wartawan senior Lombok Timur, Lalu Ramli Nurawang, melontarkan kritik tajam mengenai struktur anggaran daerah. Ia menyoroti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum mampu menjadi tulang punggung perekonomian daerah secara mandiri.
"Kalau Otonomi Daerah dijadikan tujuan, pertanyaan besarnya adalah kapan daerah ini akan mandiri? Sumbangan PAD Lombok Timur tahun 2025 memang tertinggi sepanjang sejarah, namun hanya mampu menyumbang 14% dari total APBD. Tidak mungkin kita menjadi daerah kuat jika hanya mengandalkan fiskal sementara kewenangan strategis banyak ditarik ke pusat," ujar Ramli, dalam diskusi Pojok Jurnalis yang digelar di Rumah BUMN Selong belum lama ini.
Ramli juga mempertanyakan relevansi data pertumbuhan ekonomi dengan realitas di tingkat akar rumput (grassroots). Menurutnya, sektor pertanian yang menyumbang 26-27% PDRB harus dipastikan benar-benar dirasakan oleh petani, bukan sekadar angka di atas kertas.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Lombok Timur, dr. H. Juaini Taofik, bersama Kasubag umum BPS Lotim, Zainul Irfan, SE, memberikan penjelasan berbasis data metodologi lapangan. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercatat saat ini dipicu oleh aktivitas konsumsi dan jasa masyarakat yang meningkat signifikan.
"Kami hanya memotret apa yang ditemukan di lapangan. Mengapa data justru meningkat di tengah berkurangnya bagi hasil dari pusat? Hasil potret kami menunjukkan peningkatan hunian hotel, sektor akomodasi, hingga peningkatan pendapatan di Pegadaian yang menunjukkan tingginya perputaran jasa keuangan di masyarakat," jelas Zainul Irfan
Selain itu, peningkatan konsumsi listrik, BBM, serta kepemilikan kendaraan bermotor menjadi indikator lain yang mendongkrak angka pertumbuhan. Namun, Sekda juga mengakui adanya anomali dalam distribusi subsidi, seperti penggunaan LPG 3 kg.
"Pertumbuhan di kategori gas dan listrik naik karena penambahan bangunan rumah dan usaha. Namun jujur saja, LPG 3 kg yang harusnya untuk masyarakat miskin, faktanya masih banyak digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Ini juga masuk dalam putaran data BPS," tambahnya.
Diskusi ini mengerucut pada dilema klasik otonomi, daerah dituntut mandiri, namun instrumen fiskal tetap terbatas. Muncul kekhawatiran bahwa upaya mengejar kesehatan fiskal justru berpotensi membebani masyarakat melalui intensifikasi pajak.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana menyelaraskan kemauan pemerintah pusat dengan kebutuhan lokal.
Data-data yang meningkat termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang tinggi di Lombok Timur diharapkan bukan sekadar angka intervensi program, melainkan refleksi dari perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja yang nyata.
Meski kemandirian fiskal penuh masih jauh dari harapan, perputaran ekonomi di sektor riil seperti pertanian dan perdagangan eceran tetap menjadi bantalan utama bagi masyarakat Lombok Timur di tengah pasang surut kebijakan otonomi nasional.
.jpg )
