Otonomi Bukan Tujuan, Potensi Karakteristik Daerah Jadi Kunci Intervensi Pembangunan

Otonomi: Sekertaris Daerah Lombok Timur, dr. H. Muhammad Juaini Taofik, (Foto: Rosyidin/MP).

MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak boleh sekadar menjadi dokumen formalitas, melainkan harus menjadi instrumen intervensi yang tajam terhadap sektor-sektor unggulan. Hal ini dilakukan demi menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini berada di angka *4,93%.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur mengungkapkan bahwa dalam menyusun rencana kerja, pihaknya memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki komitmen yang biner dengan visi pimpinan daerah serta selaras dengan arah pembangunan pusat.

Dalam proses perencanaan, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada potensi karakteristik wilayah yang selama ini menjadi kedokera atau penggerak ekonomi. Sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata menjadi fokus utama intervensi anggaran dan kebijakan.

"Potensi-potensi yang ada di wilayah kita itu tentu menjadi perhatian karena memang salah satunya adalah bagaimana mengembangkan potensi karakteristik yang ada di daerah kita," ujar Sekda dalam sebuah diskusi perencanaan daerah baru-baru ini.

Ia mencontohkan kekayaan laut Lombok Timur dengan garis pantai sepanjang 220 km yang kini didukung dengan program pengembangan rumput laut, lobster, hingga pembangunan laboratorium dan sekolah khusus untuk meningkatkan hasil laut. Begitu juga dengan komoditas pertanian seperti porang yang mulai menunjukkan progres signifikan.

"Porang ya sekarang ini alhamdulillah kita sedang berproduksi, maka setiap hari kemampuan pabrik ini bisa memproses sampai 60 ton sehari. Ini menjadi peluang bagi masyarakat kita," tambahnya.

Menanggapi dinamika otonomi daerah yang sering dianggap setengah hati antara kewenangan pusat dan daerah, Sekda memberikan perspektif akademis bahwa otonomi hanyalah sebuah instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat, bukan tujuan akhir.

"Saya ingin mengatakan otonomi daerah itu adalah instrumen, bukan tujuan. Kalau rakyat ini, mau otonomi tidak otonomi, yang penting ekonominya bagus, pelayanannya dekat. Rakyat itu mau apa yang penting hasilnya bagus," tegasnya.

Namun, ia tidak menampik bahwa keberhasilan otonomi sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik di birokrasi, sektor usaha, hingga media. Ia menyoroti bagaimana di masa awal otonomi, kompetensi SDM dalam menyusun perencanaan seringkali hanya bersifat duplikasi antarwilayah tanpa melihat potensi riil.

Berkat konsistensi dalam mengelola urusan pemerintahan yang konkure, Kabupaten Lombok Timur kini masuk dalam nominasi nasional dari Kementerian Dalam Negeri terkait beberapa variabel keberhasilan, salah satunya adalah Creative Financing atau pembiayaan kreatif.

"Alhamdulillah Pak Bupati terpilih menjadi salah satu nominasi dalam aspek kepala daerah dengan creative financing. Lombok Timur ini cirinya sulit berubah, tetapi begitu dimulai perubahan, sulit dibendung," ungkap Sekda.

Salah satu bukti nyata perubahan tersebut adalah digitalisasi pendapatan daerah. Saat ini, masyarakat Lombok Timur dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui berbagai platform digital seperti Tokopedia dan Shopee. Inovasi ini perlahan mengubah pola pikir masyarakat dari sistem manual ke digital.

"Bagaimana menerapkan creative financing dalam pendapatan daerah hari ini, orang bayar PBB bisa lewat gadget. Kesadaran itu bisa berubah dengan sistem," pungkasnya.