![]() |
| Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand Madani, Mataram, Senin (25/5). |
MANDALIKAPOST.com– Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan melalui program yang berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, diperlukan kolaborasi, sinkronisasi data, dan pembangunan terintegrasi hingga tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand Madani, Mataram, Senin (25/5).
Rapat koordinasi bertema “Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan, Kelestarian Hutan, dan Pariwisata Kelas Dunia” itu menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan desa tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
“Saya percaya upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawah, yaitu desa. Kalau desa maju, maka daerah dan negara juga akan maju,” ujar Iqbal.
Menurutnya, selama ini berbagai program bantuan pemerintah, NGO internasional, hingga sektor swasta yang masuk ke desa belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena berjalan tanpa koordinasi dan arah pembangunan yang terintegrasi.
“Selama ini program masuk sendiri-sendiri, tidak saling terhubung, tidak ada sinkronisasi data, dan tidak ada yang mengorkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir untuk memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” tegasnya.
Melalui Program Desa Berdaya Tematik, Pemprov NTB akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, memetakan persoalan spesifik di setiap desa, serta menghubungkan berbagai sumber bantuan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengembangkan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah.
Iqbal menjelaskan pembangunan desa yang terarah diyakini mampu memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
Ia mengungkapkan kapasitas fiskal NTB mengalami tekanan akibat penurunan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah. Meski demikian, Pemprov NTB tetap mempertahankan Program Desa Berdaya Tematik sebagai salah satu prioritas pembangunan.
“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, anggaran Program Desa Berdaya Tematik yang langsung disalurkan ke desa tahun ini mencapai sekitar Rp128 miliar. Jika digabung dengan program organisasi perangkat daerah (OPD) serta dukungan berbagai pihak lainnya, total anggaran yang berputar di tingkat desa diperkirakan melebihi Rp500 miliar.
“Tahun ini, melalui Desa Berdaya saja, ada sekitar Rp128 miliar yang langsung turun ke desa. Kalau digabung dengan program OPD dan berbagai pihak lainnya, totalnya dipastikan lebih dari Rp500 miliar yang berputar di desa,” paparnya.
Gubernur juga mengingatkan para kepala desa dan lurah agar menjaga kepercayaan tersebut dengan mengelola anggaran secara amanah, transparan, kreatif, dan berorientasi jangka panjang.
Menurutnya, dana yang diberikan pemerintah harus mampu menjadi pemantik tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat infrastruktur desa, dan membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.
“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Gubernur meminta seluruh desa menunjukkan tata kelola yang baik agar desa-desa di NTB semakin dipercaya dalam mendapatkan dukungan program pembangunan di masa mendatang.
“Tunjukkan bahwa desa-desa di NTB mampu mengelola program dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

