 |
| Diskusi: Pojok Jurnalis membedah 30 Tahun Otonomi Daerah Lombok Timur, (Foto: Rosyidin/MP). |
Acara tersebut menghadirkan panel narasumber kompeten, di antaranya Sekretaris Daerah Lombok Timur, dr. H. M. Juaini Taofik (mewakii Bupati), Kasubag Umum BPS Lombok Timur, Zainul Irfan, SE, serta pengamat ekonomi Lalu Kabul. Hadir pula Kaban Bappeda Lombok Timur, H. Zaidar Rohman, beserta jajaran aktivis, ormas, dan praktisi media.
Membuka diskusi, Sekda Lombok Timur, dr. H. M. Juaini Taofik, memberikan kilas balik sejarah bahwa otonomi daerah merupakan kartu terakhir pemerintahan Orde Baru sebelum reformasi, yang kemudian menjadi mandat konstitusi untuk mendistribusikan kemerdekaan melalui desentralisasi.
"Saya pikir merayakan otonomi daerah itu dalam konteks pemerintahan adalah sesuatu yang sangat bagus. Namun harus diingat, otonomi daerah itu bukan tujuan, melainkan instrumen untuk mencapai kesejahteraan," ujar Juaini Taofik.
Ia menekankan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Timur lebih banyak mengambil porsi mengurus daripada sekadar mengatur. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik benar-benar menyentuh akar rumput di tengah dinamika hubungan pusat dan daerah.
"Tema otonomi daerah hari ini strateginya adalah sinkronisasi dan linieritas program pusat dan daerah. Itulah wujud nyata otonomi, bukan sekadar hak atau kewenangan, tapi kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengakomodir potensi lokal,"* tegas Juaini di hadapan para audiens.
Diskusi semakin tajam saat moderator melempar isu mengenai penyeragaman program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang kini menjadi instruksi serentak di seluruh Indonesia. Muncul pertanyaan, apakah ini bentuk penggerusan hak otonomi atau justru efisiensi pembangunan?
Menanggapi hal tersebut, Lalu Kabul sebagai pengamat ekonomi memberikan perspektif kritis mengenai janji politik nasional yang harus diadaptasi oleh daerah.
"Prabowo-Gibran terpilih dengan suara 58,89%, dan janji politik itu kini dituangkan dalam RPJMN 2024-2029. Program seperti MBG harus ditunaikan ke seluruh provinsi hingga kabupaten/kota.nPertanyaannya adalah bagaimana korelasi dan kesiapan daerah menyambut program yang seragam ini agar tetap relevan dengan kebutuhan lokal," ungkap Lalu Kabul.
Sementara itu, Zainul Irfan dari BPS Lombok Timur memberikan gambaran melalui angka-angka statistik sebagai indikator keberhasilan otonomi. Ia menegaskan bahwa statistik berfungsi mencatat setiap dinamika pembangunan secara objektif.
"Kalau Sekda mengibaratkan statistik seperti malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal baik dan buruk, maka kami menyajikan data itu sebagai potret untuk evaluasi. Apakah 30 tahun ini kita sudah lari kencang atau jalan di tempat, data kualitatif dan kuantitatif yang akan berbicara," tutur Irfan.
Di akhir sesi, Sekda Juaini Taofik menganalogikan keberhasilan daerah seperti sebuah permainan yang harus seimbang. Ia memuji konsistensi para jurnalis dalam menghadirkan ruang diskusi produktif.
"Permainan itu enak kalau seimbang. Ada politisinya, akademisinya, medianya, NGO, hingga pengusahanya. Jika semua lini ini berdiskusi dengan sehat seperti malam ini, maka otonomi daerah tidak akan terjebak dalam retorika, melainkan menjadi prestasi yang bisa dirasakan masyarakat," tutupnya.
Diskusi Pojok Jurnalis ini berakhir dengan kesepahaman bahwa otonomi daerah Lombok Timur di masa depan menuntut sinkronisasi yang lebih cerdas antara instruksi pusat dan kearifan lokal demi menjaga marwah kesejahteraan rakyat.
.jpg )
