 |
| Stanting: Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya. (Foto: Istimewa/MP). |
Kunjungan ini merupakan bagian dari program Monitoring dan Evaluasi (Monev) pendampingan percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang melibatkan perwakilan Bank Dunia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Poltekes Mataram.
Kabupaten Lombok Timur terpilih menjadi satu dari lima daerah di Indonesia bersama Bandung Barat, Lebak, Mamuju, dan Landak yang mendapatkan program pendampingan khusus ini. Momentum ini dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk merumuskan langkah taktis dalam mengakselerasi penurunan angka stunting.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), menyambut baik agenda evaluasi ini. Ia mengakui bahwa selama ini integrasi data masih menjadi tantangan utama dalam melakukan intervensi di lapangan. Namun, melalui pemetaan berkala dari tahun 2024 hingga 2026, tim berhasil mengidentifikasi pola sebaran kasus yang unik.
"Berdasarkan analisis pola sebaran, ditemukan karakteristik kasus yang serupa. Data membaca bahwa setelah anak berusia 6 bulan, grafik kecenderungan stunting terpantau mengalami peningkatan, namun kemudian berangsur turun setelah melewati usia 2,5 tahun," ujar Edwin.
Untuk menyiasati karakteristik data tersebut, Pemda Lombok Timur telah meluncurkan berbagai langkah inovatif di sektor hulu dan hilir. Salah satunya adalah gerakan Jubir Genting (Jumat Berkah Stunting) yang rutin digelar di kantor-kantor desa setiap hari Jumat.
"Untuk mengintervensi realitas tersebut, Pemda Lombok Timur telah meluncurkan berbagai langkah inovatif, salah satunya gerakan Jubir Genting atau Jumat Berkah Stunting yang rutin dilaksanakan di kantor-kantor desa setiap hari Jumat," jelas Wakil Bupati.
Tak hanya mengandalkan pendekatan medis, Pemda juga memperluas kampanye pencegahan dengan menyentuh akar budaya dan sosial kemasyarakatan. Tokoh agama hingga pelaku industri kreatif dilibatkan secara masif.
"Sejak awal diluncurkan, program ini secara aktif melibatkan para penyuluh agama untuk menyelipkan pesan edukasi mengenai stunting dan bahaya perkawinan usia anak di dalam khotbah mereka. Tidak hanya itu, intervensi di sektor hulu juga diperluas dengan merangkul para pembuat konten (content creator), pegiat seni rupa, serta komunitas musik untuk mengampanyekan gerakan 'Stop Perkawinan Anak dan Cegah Stunting' secara lebih masif," tambah Edwin.
Demi keberlanjutan program, Wakil Bupati juga memberikan perhatian khusus kepada para operator data di lapangan. Ia berharap ke depan para operator dapat mengantongi Surat Keputusan (SK) Bupati agar memiliki dasar hukum yang kuat dan keterikatan formal yang jelas dalam menjalankan tugasnya.
Di sisi lain, perwakilan dari Kemendagri, Iin Afriana, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting kini telah menjadi isu strategis nasional. Tantangan terbesar bagi pemerintah daerah saat ini adalah bagaimana menurunkan ego sektoral dan menginternalisasikan prioritas tersebut ke dalam kebijakan konkret yang langsung menyentuh masyarakat bawah.
Melalui pendampingan ini, sistem penanganan stunting di Lombok Timur akan dialihkan ke arah yang lebih presisi dengan memanfaatkan aplikasi digital yang mengintegrasikan berbagai sumber data.
"Jika pada tahap perencanaan awal seluruh wilayah tampak menjadi lokus umum, maka pada tahap eksekusi, intervensi akan dipersempit secara presisi. Sistem data yang terintegrasi saat ini dirancang untuk mengunci desa atau kelurahan spesifik yang menjadi titik lokus utama, sehingga intervensi di lapangan menjadi lebih fokus, efisien, dan tepat sasaran," pungkas Iin Afriana.
Agenda monitoring ini turut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Kabupaten Lombok Timur yang berkomitmen penuh menyukseskan program konvergensi ini.
.jpg )
