MANDALIKAPOST.com – Sekretaris Pimpinan Daerah (Sespimda) Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Hakim, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memperluas pengusutan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke daerah-daerah, termasuk di Provinsi NTB.
Pria yang akrab disapa Bang Akim itu menilai pengusutan yang saat ini dilakukan Kejaksaan Agung tidak boleh berhenti pada aktor-aktor di tingkat pusat. Menurutnya, pelaksanaan Program MBG yang menjangkau seluruh Indonesia tentu melibatkan berbagai pihak di daerah sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penelusuran secara menyeluruh.
"Kami meminta Kejaksaan Agung agar memerintahkan seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di daerah untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh tingkat pusat, sementara potensi penyimpangan di daerah luput dari perhatian," ujar Abdul Hakim, Selasa (23/6).
Menurut bang Akim, dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan sejumlah pihak lainnya menunjukkan bahwa program strategis nasional dengan anggaran besar tetap memiliki celah penyimpangan apabila pengawasannya tidak dilakukan secara menyeluruh.
Ia menegaskan, pelaksanaan Program MBG di lapangan melibatkan berbagai pihak mulai dari penyedia bahan makanan, satuan pelayanan pemenuhan gizi, hingga mitra pelaksana di daerah. Karena itu, aparat penegak hukum perlu memastikan anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
"Logikanya, jika ada dugaan penyimpangan pada tingkat perencanaan maupun pengelolaan di pusat, tentu perlu ditelusuri bagaimana implementasinya di daerah. Apakah ada praktik mark up, pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, atau bentuk penyimpangan lainnya. Semua itu harus diperiksa secara objektif," katanya.
Bang Akim menilai langkah Kejaksaan Agung mengusut kasus tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola program-program strategis nasional yang menggunakan anggaran besar dari APBN.
Sebagaimana diketahui, Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional dengan anggaran yang mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaannya harus dilakukan secara ketat agar tujuan program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
PKN NTB berharap aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada pihak-pihak yang berada di pusat, tetapi juga melakukan audit dan penelusuran terhadap pelaksanaan program di setiap daerah.
"Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung. Namun agar penanganan perkara ini benar-benar tuntas dan memberikan efek jera, pengusutannya harus menyentuh seluruh mata rantai pelaksanaan program, termasuk di daerah. NTB juga perlu menjadi perhatian agar publik mendapatkan kepastian bahwa program yang diperuntukkan bagi masyarakat benar-benar berjalan sesuai tujuan," tegasnya.
Apresiasi Aksi Dukungan MBG dan Sikap Gubernur NTB
Di sisi lain, Abdul Hakim juga mengapresiasi aksi unjuk rasa yang digelar para pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Mataram, Senin (22/6). Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang sah dalam negara demokrasi.
Meski demikian, Akim menegaskan pihaknya tetap mendukung langkah pemerintah pusat yang saat ini melakukan moratorium dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
"Kami menghormati dan mengapresiasi teman-teman pengelola dapur MBG yang menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Namun di sisi lain, kami juga mendukung langkah pemerintah pusat yang sedang melakukan moratorium dan evaluasi. Ini penting untuk memastikan program benar-benar berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan akuntabel," ujarnya.
Bang Akim juga memberikan apresiasi kepada Gubernur NTB, Muhammad Iqbal, yang turun langsung menemui massa aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan para pengelola dapur MBG.
Menurutnya, langkah yang ditunjukkan orang nomor satu di NTB tersebut mencerminkan sikap pemimpin yang terbuka terhadap kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat.
"Kami mengapresiasi Pak Gubernur Muhammad Iqbal yang bersedia menemui langsung massa aksi dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi para pengelola dapur MBG. Sikap seperti ini penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat," katanya.
Namun demikian, Akim berharap pola komunikasi yang sama juga diterapkan pemerintah daerah ketika menghadapi aksi-aksi penyampaian pendapat dari kelompok masyarakat lainnya, seperti mahasiswa, organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP), lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun elemen masyarakat sipil lainnya.
"Jangan hanya ketika ada aksi tertentu saja pemerintah hadir. Ketika mahasiswa, LSM, OKP, atau kelompok masyarakat lainnya menyampaikan aspirasi, mereka juga perlu mendapatkan ruang dialog yang sama. Semua warga negara memiliki hak yang setara untuk didengar," tegasnya.
Menurut Akim, keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi publik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan serta menciptakan iklim demokrasi yang sehat di NTB. Ia berharap komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat terus dijaga demi mendukung pembangunan daerah yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan.
"Prinsipnya, kami mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, sekaligus mendukung setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai dan sesuai aturan. Pemerintah juga perlu terus membuka ruang dialog yang setara bagi seluruh elemen masyarakat," pungkasnya.
.jpg )
