 |
| Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menggelar pertemuan bersama seluruh bupati dan wali kota se-NTB yang difasilitasi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. |
MANDALIKAPOST.com- Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menargetkan persoalan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun. Target tersebut disampaikan saat kunjungan kerja perdananya ke NTB sebagai Menteri LH.
Dalam kunjungan tersebut, Jumhur menggelar pertemuan bersama seluruh bupati dan wali kota se-NTB yang difasilitasi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Pertemuan membahas berbagai persoalan lingkungan, mulai dari kerusakan kawasan hulu, mitigasi bencana hidrometeorologi, pengelolaan sampah, hingga dampak aktivitas tambak terhadap ekosistem pesisir.
Menurut Jumhur, kondisi lingkungan di NTB membutuhkan penanganan yang serius dan tidak bisa lagi ditunda. Ia menilai banyak bencana yang terjadi saat ini dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.
"Terjadi erosi dan hilangnya kawasan tangkapan air. Ini yang pertama-tama harus kita pulihkan melalui penghijauan agar bencana hidrometeorologi bisa diminimalkan," ujarnya usai pertemuan dengan para kepala daerah pada Selasa ( 7/7/2026)
Selain rehabilitasi kawasan hulu, pengelolaan sampah menjadi perhatian utama Kementerian LH. Jumhur menegaskan, pola lama "kumpul, angkut, buang" sudah tidak relevan dan harus digantikan dengan sistem pemilahan sampah sejak dari sumber.
"Konsep kumpul, angkut, buang itu sudah zaman dulu. Sekarang sampah harus dipilah sejak awal, organik dan anorganik dipisahkan sehingga pengelolaannya jauh lebih mudah," katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tengah menyusun strategi pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
"Kita targetkan 100 persen persoalan sampah selesai dalam dua tahun. Namun dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan, hasilnya sudah harus terlihat nyata," tegasnya.
Menurut Jumhur, melalui pemilahan yang konsisten, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat didaur ulang maupun digunakan kembali. Dengan demikian, hanya residu yang akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sehingga persoalan bau, pembakaran sampah, hingga emisi gas metana dapat ditekan.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kunjungan Menteri LH menjadi langkah awal untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani berbagai persoalan lingkungan.
Ia menjelaskan, rombongan Menteri LH meninjau sejumlah lokasi di Pulau Sumbawa, termasuk kawasan hutan yang mengalami kerusakan serta program rehabilitasi mangrove. Dalam perjalanan kembali ke Lombok, rombongan juga melakukan pemantauan udara terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kebon Kongok guna melihat langsung kondisi pengelolaan sampah.
"Tadi kami melihat langsung kawasan hutan yang gundul di Pulau Sumbawa. Saat kembali ke Lombok, kami juga memantau kondisi TPA Kebon Kongok dari udara sehingga Pak Menteri bisa melihat langsung persoalan persampahan di NTB," kata Iqbal.
Selain persoalan sampah, pertemuan tersebut juga membahas dampak aktivitas tambak terhadap lingkungan pesisir sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan daerah dengan program pemerintah pusat.
Menanggapi persoalan operasional insinerator di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gili Trawangan, Jumhur menegaskan penggunaan teknologi pengolahan sampah harus memenuhi standar lingkungan.
"Insinerator boleh digunakan, tetapi harus memenuhi standar. Jangan sampai justru menimbulkan pencemaran udara," ujarnya.
Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian LH, dari tiga unit insinerator yang tersedia, baru satu unit yang memenuhi standar, sedangkan dua lainnya masih memerlukan perbaikan.
"Kita akan segera mengevaluasi apakah perlu diperbaiki atau dimodifikasi teknologinya. Kementerian akan memberikan pendampingan teknis agar persoalan ini segera diselesaikan," pungkasnya.
.jpg )
