 |
| Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, |
MANDALIKAPOST.com- Penyaluran dana Program Desa Berdaya senilai Rp128 miliar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berlangsung secara bertahap. Hingga akhir Juni 2026, dana yang telah disalurkan ke rekening pemerintah desa mencapai sekitar Rp3,3 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan seluruh proposal dari 257 desa penerima bantuan telah rampung diproses. Selanjutnya, pencairan dana dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB.
"Kalau dari sisi proposal, urusannya tentu ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan kami. Program ini sudah berjalan. Namun, untuk data berapa desa yang sudah mencairkan secara keseluruhan, datanya dinamis dan ada di Dinas Desa," ujar Nelly di Kantor Gubernur NTB, Senin (6/7/2026).
Berdasarkan laporan per akhir Juni 2026, nilai pencairan dana telah mencapai Rp3,3 miliar. Meski demikian, angka tersebut diperkirakan terus bertambah karena proses transfer ke desa dilakukan secara bertahap.
"Kami masih menunggu laporan terbaru terkait jumlah desa yang sudah menerima pencairan. Yang jelas, prosesnya terus berjalan," katanya.
Nelly menjelaskan, sebagian besar desa mengusulkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Sementara itu, usulan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, masih sangat sedikit.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa masih memprioritaskan program yang dinilai mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
"Mungkin karena fokusnya pemberdayaan masyarakat menuju Desa Berdaya, isu pengelolaan sampah belum menjadi prioritas utama para kepala desa. Biasanya, persoalan sampah lebih banyak menjadi perhatian di wilayah perkotaan," jelasnya.
Ia berharap desa-desa yang telah menerima dana segera merealisasikan program sesuai proposal yang diajukan serta menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
"Kita berharap desa segera mengimplementasikan anggaran ini sesuai proposal yang diajukan. Yang paling penting, akuntabilitasnya harus dijaga," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) NTB, Lalu Hamdi, mengatakan sebanyak 257 desa menjadi sasaran penyaluran tahap pertama Program Desa Berdaya. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 hingga 70 persen mengajukan program di sektor pertanian dan peternakan.
"Desa Berdaya memiliki tiga fokus, yaitu ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Namun, sekitar 60 sampai 70 persen desa memilih tema peternakan, seperti budidaya ayam, bebek, dan sapi," ujar Hamdi.
Ia menegaskan, pemilihan program merupakan hasil musyawarah di tingkat desa yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa maupun melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat, koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
.jpg )
