 |
| Diskursus: Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Selong gelar dialog publik bersama Sekertaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, (Foto: Istimewa/MP). |
Dalam dialog publik bertajuk "MBG dalam Perspektif Baru. Antara Kepentingan Rakyat atau Beban APBN" yang diinisiasi oleh HMI Cabang Selong pada Ahad malam (5/7) kemarin, program nasional ini dibedah secara mendalam dari kacamata manajemen publik, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, memaparkan bahwa dari perspektif dampak, tujuan fundamental dari program MBG adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Sasaran utamanya mencakup peserta didik dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah dan pesantren, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta siswa dari keluarga kurang mampu atau yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dari kacamata manajemen publik, Juaini menegaskan bahwa MBG erat kaitannya dengan administrasi pembangunan yang umum diterapkan di negara berkembang, yang menuntut orientasi pada solusi, fleksibilitas, dan pencapaian output yang nyata.
Mengingat masifnya program ini di Lombok Timur, Sekda mendorong keterlibatan aktif dari kalangan akademisi dan mahasiswa untuk mengukur dampak riilnya di lapangan.
"Karakteristik kebijakan publik yang baik adalah dapat dievaluasi dan disempurnakan. Tidak ada kebijakan yang begitu lahir langsung sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran adalah hal yang wajar dan sangat diperlukan," ujar Juaini Taofik dalam paparannya.
Ia juga meluruskan persepsi publik mengenai anggaran dengan menegaskan bahwa seluruh pembiayaan MBG bersumber langsung dari APBN, sehingga tidak membebani APBD daerah. Di Lombok Timur sendiri, program ini menggerakkan perputaran uang yang sangat masif dan memberikan dampak langsung pada ekonomi lokal.
"Di Lombok Timur, program ini menggerakkan perputaran uang yang sangat masif. Keberadaan 262 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu menyerap tenaga kerja lokal," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk gaji karyawan, pengelola SPPG, dan relawan mencapai lebih dari Rp 29 miliar, sementara belanja pemenuhan makanan menembus angka Rp 132 miliar per bulan. Intervensi anggaran yang besar ini diyakini akan memberikan trickle-down effect (efek menetes ke bawah) bagi kapasitas ekonomi daerah yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Terkait tata negara dan birokrasi, Juaini menjelaskan bahwa tugas eksekutif berada di bawah lembaga kepresidenan yang didelegasikan secara atributif ke kementerian dan badan, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN). Kendati demikian, ia menekankan pentingnya desentralisasi urusan operasional di daerah kepada Gubernur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota demi efektivitas pengawasan. Karena program sudah berjalan, tahap berikutnya yang wajib dilakukan adalah evaluasi menyeluruh.
Di sisi lain, pandangan kritis sekaligus solutif datang dari Senior HMI, Muhammad Saleh. Dari perspektif kekuasaan dan kenegaraan, Saleh menilai hadirnya program MBG pada hakikatnya berakar dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan primer rakyatnya, terutama pangan dan sandang.
Namun, ia memberikan catatan dari sisi politik dan gaya kepemimpinan. Sebagai program yang lahir dari janji kampanye, MBG dinilai menggunakan pendekatan populis yang umum di negara berkembang untuk menciptakan kesan kedekatan pemerintah dengan rakyat guna mendapatkan dukungan publik. Oleh karena itu, Saleh mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa tanpa kesiapan sistem yang matang.
"Program ini sangat baik, manakala tata kelolanya benar-benar akuntabel, higienitasnya terjamin, dan bersih dari praktik korupsi," tegas Muhammad Saleh.
Sebagai solusi konkret, Saleh menawarkan alternatif tata kelola yang lebih rapi dan terkontrol, misalnya melalui penguatan kantin sekolah dengan sistem zonasi distribusi yang dibagi per wilayah, baik berbasis desa maupun kecamatan.
Pola ini dinilai lebih menjamin aspek higienitas makanan, meminimalkan peluang korupsi, dan memastikan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan gizi anak bangsa demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Di akhir dialog, ia menaruh harapan besar kepada mahasiswa sebagai pilar harapan utama di negara berkembang untuk terus mengawal ketat implementasi kebijakan ini agar tetap berada di jalur yang benar.
Dialog publik yang berlangsung dinamis ini turut dihadiri oleh berbagai kalangan akademisi serta organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Lombok Timur.
.jpg )
