 |
| Kawal: Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman bertemu dengan ratusan perwakilan organisasi kepemudaan, (Foto: Istimewa/MP). |
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Mentan Amran saat menerima ratusan perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa dari berbagai daerah di kediamannya, Minggu (2/8/2026).
Amran menegaskan bahwa penyimpangan beras fortifikasi bukan sekadar masalah permainan harga di pasar, melainkan bentuk perampasan hak rakyat atas pangan bergizi yang terjangkau khususnya dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting.
“Ini bukan sekadar persoalan harga. Ini adalah perampasan hak rakyat. Jangan sampai substansi persoalan ini dialihkan. Fortifikasi dibuat untuk membantu masyarakat yang kekurangan gizi, bukan dijadikan modus mencari keuntungan,” tegas Amran.
Beras fortifikasi sejatinya dirancang pemerintah untuk meningkatkan kandungan gizi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penambahan nutrisi penting seperti vitamin dan mineral. Namun, dalam praktiknya, pemerintah menemukan indikasi beras berlabel fortifikasi yang justru dijual dengan harga fantastis hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram.
“Kalau tujuannya untuk masyarakat miskin, bagaimana mungkin dijual sampai Rp42 ribu per kilogram? Ini yang sedang kami telusuri bersama aparat penegak hukum,” ujar Mentan.
Atas potensi kerugian raksasa senilai Rp71 triliun tersebut, Kementerian Pertanian kini bergerak bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan Polri, serta instansi terkait untuk mengusut tuntas aliran dugaan penyalahgunaan program ini.
Langkah responsif ini, menurut Amran, merupakan bentuk tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan pangan berpihak penuh kepada rakyat kecil dan bersih dari jangkauan mafia.
“Kami akan tindak tegas. Negara harus hadir melindungi rakyat. Jangan ada yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan masyarakat kecil,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Mentan Amran meminta elemen pemuda dan mahasiswa tidak tinggal diam. Ia mendorong generasi muda untuk menjadi mitra aktif pemerintah dalam memantau distribusi beras dan menjaga transparansi kebijakan pangan nasional di daerah masing-masing.
“Jadilah pelopor yang menyuarakan kebenaran. Kalau ada praktik yang merugikan rakyat, kita harus berani melawannya bersama-sama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas seluruh anak bangsa,” pungkas Amran.
.jpg )
.jpeg)
