![]() |
| Tegas: Bupati Lombok Timur: H. Haerul Warisin, (Foto: Istimewa/MP). |
Ketua DPC Gerindra Lombok Timur yang juga menjabat sebagai Bupati Lotim, H. Haerul Warisin (H. Iron), menegaskan bahwa proses hukum yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kader Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut murni masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Partai Gerindra.
"Jangan bawa-bawa nama Gerindra di kasus Bupati LAZ ini. Kasus hukum yang sedang dijalankan LAZ di KPK itu tidak ada kaitannya dengan Gerindra dan petinggi-petinggi Gerindra," tegas H. Iron.
Pernyataan menohok ini disampaikan H. Iron sebagai respons atas tuduhan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar. Sebelumnya, Muazzim mengklaim mendapatkan informasi terpercaya bahwa LAZ sempat beberapa kali menemui pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra termasuk Ketua Harian DPP Sufmi Dasco Ahmad guna melobi posisi Ketua DPD Gerindra NTB.
Menanggapi klaim tersebut, H. Iron meluruskan bahwa interaksi seorang kepala daerah dengan pejabat kementerian atau pimpinan di Jakarta merupakan hal wajar dalam konteks pembangunan daerah. Menurutnya, hal itu tidak boleh ditafsirkan secara liar sebagai bentuk intervensi politik.
"Sah-sah saja kalau seorang Bupati itu bertemu pejabat di Jakarta semata-mata dalam rangka menjalin komunikasi untuk membangun daerahnya," tambah H. Iron.
Lebih lanjut, H. Iron menegaskan integritas serta independensi partainya. Ia menyatakan bahwa Gerindra memiliki mekanisme internal yang solid dan tidak dapat diintervensi oleh pihak atau partai mana pun dalam menentukan susunan kepemimpinan di tingkat daerah.
Sikap senada juga dilontarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi NTB. Sekretaris DPD Gerindra NTB, Nauvar Furqany Farinduan, menyayangkan pernyataan dari internal PAN yang dinilai tendensius dan berpotensi menggiring opini publik secara tidak sehat.
Gerindra NTB mengimbau agar polemik internal partai lain diselesaikan di lingkupnya masing-masing tanpa harus mengambinghitamkan atau menyeret nama Gerindra ke dalam pusaran isu hukum maupun politik yang tidak relevan.

