 |
Bidik 11.061 Unit Rumah di NTB, Bank NTB Syariah Ajukan Diri Jadi Penyalur KUR Perumahan. |
MANDALIKAPOST.com – Bank NTB Syariah mulai memperluas peluang bisnis pembiayaan di sektor perumahan. Bank milik daerah tersebut tengah mengajukan keikutsertaan sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan membidik potensi 11.061 unit rumah yang dialokasikan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Bank NTB Syariah memperkuat kontribusi dalam mendukung program pemerintah, khususnya target pembangunan tiga juta rumah sekaligus memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui koordinasi bersama Staf Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan, Riadi Arif Aladin, serta jajaran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Pertemuan berlangsung di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Mataram, Senin (21/9/2026). Sejumlah agenda dibahas, mulai dari optimalisasi pembiayaan perumahan, evaluasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga peluang keikutsertaan Bank NTB Syariah dalam program KUR Perumahan.
Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, mengatakan sektor pembiayaan perumahan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di NTB.
Menurutnya, setelah dipercaya menyalurkan KUR bagi pelaku UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Bank NTB Syariah kini tengah mempersiapkan langkah untuk memperluas peran melalui skema KUR Perumahan.
“Setelah dipercaya menyalurkan KUR UMKM dan KUR PMI yang saat ini sudah berjalan, kami juga sedang mengajukan keikutsertaan sebagai penyalur KUR Perumahan,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, potensi alokasi 11.061 unit rumah di NTB menjadi peluang besar bagi pengembangan pembiayaan perumahan di daerah. Potensi tersebut sekaligus membuka ruang kerja sama lebih luas antara Bank NTB Syariah, pemerintah, BP Tapera, dan para pengembang.
Agus menegaskan, pengembangan pembiayaan perumahan tidak hanya berorientasi pada peningkatan portofolio bisnis perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari dukungan terhadap penyediaan hunian bagi masyarakat.
Selain menjangkau masyarakat yang membutuhkan rumah, KUR Perumahan juga memiliki cakupan pembiayaan yang lebih luas karena dapat menyasar ekosistem usaha di sektor perumahan.
Skema tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembang, kontraktor perumahan, pedagang bahan bangunan, hingga pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonominya berbasis rumah.
Dengan demikian, pembiayaan sektor perumahan diharapkan mampu memberikan dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk membuka peluang usaha dan memperkuat sektor konstruksi di NTB.
Perkuat Penyaluran KPR Subsidi
Dalam pertemuan tersebut, Bank NTB Syariah juga memaparkan perkembangan penyaluran pembiayaan perumahan melalui skema FLPP yang telah dilakukan sejak 2018.
Pada 2026, Bank NTB Syariah memperoleh target penyaluran sebanyak 300 unit rumah. Namun, realisasi penyaluran masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target tersebut.
Agus mengatakan, pihaknya akan memperkuat kerja sama dengan para pengembang serta memperluas pipeline pembiayaan agar penyaluran KPR subsidi semakin optimal.
Selain itu, Kementerian PKP dan BP Tapera turut menyampaikan sejumlah kemudahan dalam skema FLPP, termasuk opsi tenor pembiayaan hingga 40 tahun. Skema ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat NTB dalam memperoleh hunian dengan jangka waktu pembiayaan lebih panjang.
Bank NTB Syariah pun didorong untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan tersebut.
Agus menambahkan, pengajuan keikutsertaan sebagai penyalur KUR Perumahan saat ini masih dalam proses. Bank NTB Syariah akan menindaklanjuti berbagai persyaratan dan persiapan yang diperlukan agar dapat mengambil bagian dalam program tersebut.
“KUR Perumahan ini menjadi salah satu peluang yang sedang kami proses. Kami berharap ke depan Bank NTB Syariah dapat ikut mengambil bagian dalam skema ini, sehingga pembiayaan tidak hanya menyasar masyarakat yang membutuhkan rumah, tetapi juga mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ungkapnya.
Ia berharap penguatan pembiayaan perumahan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
.jpg )
