 |
| Rapat: Pemerintah Daerah bersama DPRD Lombok Timur partisipasi aktif dalam rapat virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, (Foto: Istimewa/MP). |
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Dari unsur legislatif, hadir pula Ketua DPRD Lombok Timur yang didampingi oleh para ketua fraksi dan ketua komisi.
Agenda ini merupakan langkah susulan atas kolaborasi strategis antara KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pemerintah Provinsi NTB yang sebelumnya diresmikan di Mataram.
Rapat diarahkan untuk memastikan kesepakatan yang dibuat tidak sekadar berhenti di atas kertas penandatanganan, melainkan dieksekusi menjadi langkah konkret di lapangan.
Perwakilan BPKP NTB, Rubiyanto Pratomo Aji, menggarisbawahi bahwa penguatan pengawasan internal merupakan instrumen utama dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyelewengan sejak dini.
"Pengawasan harus mampu menjadi instrumen pencegahan sekaligus mendeteksi lebih dini berbagai potensi penyimpangan, inefisiensi, maupun kegagalan pencapaian tujuan program pemerintah," ujar Rubiyanto.
Ia menambahkan bahwa efektivitas pengawasan tidak lagi diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang ditemukan, melainkan dari sejauh mana perbaikan sistemik dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah.
"Efektivitas pengawasan tidak hanya dilihat dari jumlah temuan, tetapi terutama dari keberhasilan pemerintah daerah menyelesaikan rekomendasi dan memperbaiki sistem," katanya meyakinkan.
Guna mencapai target tersebut, BPKP NTB mendorong peningkatan kualitas pada seluruh siklus penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pengendalian, evaluasi, hingga reviu program prioritas, pengelolaan anggaran, bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Daerah Lombok Timur dan DPRD berkomitmen melakukan pemantauan berkala guna memastikan seluruh rekomendasi perbaikan tata kelola dapat diselesaikan secara berkelanjutan.
.jpg )
