MANDALIKAPOST.com MATARAM – Pelaksanaan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan terhadap Dang Siti Zubaidah yang melibatkan anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Peltu Kom Nyoto Widodo menyisakan sejumlah pertanyaan serius. Keluarga korban mengaku kecewa karena informasi rekonstruksi diterima secara mendadak, lokasi pelaksanaan bukan di tempat kejadian perkara (TKP), serta dokter forensik yang melakukan autopsi tidak hadir.
Tak hanya itu, sejumlah wartawan yang datang untuk memantau jalannya rekonstruksi juga disebut tidak diizinkan masuk ke lokasi. Alasan yang disampaikan kepada awak media, ruangan di dalam sudah penuh karena telah diisi pihak keluarga.
Kondisi tersebut membuat wartawan tidak dapat menyaksikan secara langsung adegan-adegan yang diperagakan tersangka dalam rekonstruksi yang berlangsung di Wisma Dewa Ruci tersebut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan proses penanganan perkara yang melibatkan seorang anggota TNI AL dan kini menjadi perhatian publik.
Keluarga Terima Informasi Rekonstruksi Secara Mendadak
Dina, salah satu perwakilan keluarga korban, mengungkapkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan rekonstruksi baru diterimanya sekitar pukul 21.00 WITA pada malam sebelumnya.
Bahkan, hingga pukul 21.04 WITA, dirinya masih berkomunikasi dan berkoordinasi terkait pelaksanaan rekonstruksi tersebut.
"Kami mendapat informasi mendadak, sekitar pukul 21.00 lebih. Kami juga sempat berkoordinasi, apakah bisa waktunya tidak terlalu cepat sehingga keluarga dapat mempersiapkan diri," ungkap Dina.
Menurutnya, keluarga berharap pelaksanaan rekonstruksi dapat diinformasikan lebih awal agar mereka memiliki kesempatan untuk hadir dan mengikuti proses tersebut.
Pertanyakan Rekonstruksi di Wisma Dewa Ruci, Bukan di TKP
Dina mengatakan, keluarga sebelumnya telah menyampaikan usulan agar rekonstruksi dilakukan langsung di tempat kejadian perkara, bukan di lokasi lain.
Namun, pelaksanaan rekonstruksi akhirnya berlangsung di Wisma Dewa Ruci.
Menurut Dina, keluarga ingin melihat secara langsung bagaimana rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia diperagakan berdasarkan kondisi tempat kejadian sebenarnya.
Keluarga juga mengusulkan agar dokter forensik atau dokter yang melakukan autopsi dihadirkan dalam proses tersebut.
"Karena kejadian itu hanya ada tersangka dan korban. Ibaratnya, mayat bisa berbicara melalui hasil pemeriksaan forensik. Saat dokter forensik bekerja dan melakukan autopsi, dari situlah kita bisa mengetahui fakta medis yang sebenarnya," jelasnya.
Dina menegaskan, alasan pemilihan Wisma Dewa Ruci, pelaksanaan rekonstruksi yang terkesan mendadak, serta ketidakhadiran dokter forensik merupakan hal yang perlu dijelaskan langsung oleh pihak Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) dan Danlanal.
"Silakan tanyakan langsung kepada Danlanal dan Pomal. Pertama, kenapa waktunya mendadak? Kedua, kenapa rekonstruksinya dilakukan di Wisma Dewa Ruci, bukan di TKP? Ketiga, kenapa dokter forensik yang melakukan autopsi tidak dihadirkan? Mereka yang lebih berwenang menjelaskan," tegasnya.
Wartawan Tak Diizinkan Masuk, Alasan Ruangan Sudah Penuh Keluarga
Persoalan keterbukaan juga menjadi sorotan setelah sejumlah wartawan yang datang untuk meliput rekonstruksi disebut tidak diperkenankan masuk ke lokasi.
Alasan yang disampaikan kepada wartawan, ruangan di dalam sudah penuh karena telah diisi oleh pihak keluarga.
Akibatnya, sejumlah awak media tidak dapat menyaksikan secara langsung rangkaian adegan yang diperagakan tersangka.
Pembatasan akses tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme peliputan dan keterbukaan informasi dalam proses rekonstruksi perkara yang menyita perhatian publik.
Wartawan menjalankan fungsi jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, pihak penyelenggara diharapkan memberikan penjelasan mengenai alasan pembatasan akses, termasuk apakah terdapat pengaturan khusus terkait jumlah orang yang diperbolehkan masuk.
Hingga berita ini disusun, alasan pembatasan akses wartawan tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak penyelenggara rekonstruksi.
Rekonstruksi Berdasarkan Pengakuan Tersangka
Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka dihadirkan langsung untuk memperagakan rangkaian peristiwa yang diduga berujung pada kematian korban.
Perwakilan keluarga menjelaskan bahwa adegan yang diperagakan masih berdasarkan pengakuan tersangka. Keluarga menilai keterangan tersebut perlu diuji dengan alat bukti lain, termasuk keterangan saksi dan ahli.
Berdasarkan pengakuan tersangka dalam rekonstruksi, pertengkaran diduga bermula ketika korban meminta berlibur ke Jawa. Namun, tersangka mengaku belum memiliki uang dan meminta agar rencana tersebut ditunda hingga Lebaran.
Perselisihan kemudian disebut berkembang ketika tersangka menyampaikan rencana kedatangan anaknya dari pernikahan pertama.
Menurut pengakuan tersangka yang disampaikan dalam rekonstruksi, dirinya tersinggung karena korban diduga menolak kedatangan anak tersebut dengan ucapan yang dianggap menyakitkan.
"Ini pengakuan tersangka, bukan versi kami. Kami hanya menyampaikan apa yang diperagakan dan diterangkan dalam rekonstruksi tadi," ungkap perwakilan keluarga.
Korban Diduga Ditikam Berkali-kali Saat Mandi
Lebih jauh, berdasarkan pengakuan tersangka dalam rekonstruksi, peristiwa penusukan terjadi ketika korban sedang berada di kamar mandi.
Tersangka disebut mengaku pergi ke dapur mengambil sebilah pisau. Setelah itu, tersangka meminta korban membuka pintu kamar mandi, kemudian memegang bagian leher atau tengkuk korban dan melakukan penusukan berulang kali.
Jumlah pasti tusukan belum disampaikan dalam rekonstruksi.
Keluarga menyatakan masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui jumlah luka, jenis luka, serta penyebab pasti kematian korban.
"Kami belum mengetahui berapa kali tusukan. Tadi hanya disebut berkali-kali. Nanti kita lihat hasil autopsinya dan bagaimana pembuktiannya di persidangan," ungkapnya.
Keluarga Ungkap Informasi Dugaan Peristiwa Masa Lalu di Pos Awang
Dalam keterangannya, pihak keluarga juga mengungkap informasi lain yang menurut mereka perlu ditelusuri aparat penegak hukum.
Mereka mengaku memperoleh informasi dari seorang perempuan di wilayah Pos Awang, Lombok Tengah, yang menyebut bahwa tersangka diduga pernah menghamili perempuan di wilayah tersebut sebelum menikah dengan korban.
Keluarga mempertanyakan apakah informasi tersebut pernah ditindaklanjuti dan apakah ada kaitannya dengan persoalan yang muncul dalam pengakuan tersangka mengenai anak dari hubungan sebelumnya.
Meski demikian, informasi tersebut masih berupa keterangan yang disampaikan keluarga dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Keluarga berharap aparat berwenang menelusurinya secara objektif apabila relevan dengan perkara.
Dina Mengaku Berada dalam Posisi Sulit
Dina juga mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam posisi yang cukup berat menghadapi persoalan tersebut.
Suaminya merupakan anak laki-laki tertua dari lima bersaudara. Bahkan, suaminya sendiri yang menikahkan korban dengan tersangka dan bertindak sebagai wali yang menyerahkan korban dalam pernikahan tersebut.
Karena itu, ia mengaku ikut merasakan beratnya kekecewaan keluarga, terlebih keputusan mengenai pelaksanaan rekonstruksi bukan berasal darinya.
"Saya ini ipar korban. Suami saya laki-laki tertua dari lima bersaudara. Suami saya sendiri yang menikahkan mereka dan menjadi wali yang menyerahkan korban. Jadi posisi saya juga berat. Keluarga kecewa dan banyak yang mempertanyakan keputusan ini, padahal pelaksanaan rekonstruksi bukan keputusan saya," tuturnya.
Dina menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pelaksanaan rekonstruksi harus dilakukan pada hari tersebut karena auditor dari Bali memiliki keterbatasan waktu dan agenda lainnya.
Namun, keluarga berharap ke depan setiap tahapan persidangan maupun proses hukum lainnya diinformasikan jauh-jauh hari agar keluarga dapat hadir dan mengawal perkara.
Keluarga Tagih Komitmen Danlanal Eko Darmawan
Di tengah kekecewaan terhadap teknis pelaksanaan rekonstruksi, Dina menyampaikan apresiasi kepada Danlanal Eko Darmawan yang menurutnya telah memberikan dukungan dan jaminan kepada keluarga korban.
Keluarga berharap tidak ada upaya melindungi, menutupi, ataupun memberikan perlakuan khusus kepada tersangka karena statusnya sebagai anggota TNI AL.
"Kalau untuk saya, satu kalimat saja: Danlanal Pak Eko Darmawan sudah sangat mendukung keluarga korban. Beliau menjamin akan menindak tegas pelaku. Kami percaya 100 persen kepada Danlanal," tegas Dina.
Keluarga juga menyatakan menuntut hukuman seberat-beratnya terhadap tersangka. Bahkan, mereka berharap hukuman mati dapat dijatuhkan apabila terbukti bersalah dan memenuhi ketentuan hukum.
"Kalau hanya lima atau sepuluh tahun, menurut kami tidak pantas. Kalau perlu hukuman mati. Kalau soal pemecatan, itu sudah seharusnya diproses. Yang kami tuntut adalah hukuman seberat-beratnya," ungkap perwakilan keluarga.
Organisasi Wartawan NTB Soroti Sikap Pomal, Minta Danlanal Buka Suara
Terpisah, sejumlah kalangan organisasi wartawan di Nusa Tenggara Barat menyayangkan pembatasan akses terhadap awak media dalam pelaksanaan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Dang Siti Zubaidah di Wisma Dewa Ruci.
Sikap penyelenggara yang membatasi wartawan untuk memantau langsung jalannya rekonstruksi dinilai berpotensi menghambat hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, berimbang, dan transparan terkait perkembangan perkara yang menyita perhatian masyarakat tersebut.
Organisasi wartawan menilai, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam penanganan perkara yang melibatkan anggota institusi negara, terlebih kasus dugaan pembunuhan yang menimbulkan perhatian dan pertanyaan dari keluarga korban maupun masyarakat luas.
Pembatasan akses terhadap wartawan juga dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat apabila tidak disertai penjelasan yang jelas dari pihak penyelenggara.
"Jangan sampai pembatasan akses terhadap wartawan justru menimbulkan kesan seolah-olah ada informasi yang ditutup-tutupi. Publik berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara ini secara benar dan berimbang," demikian sorotan dari kalangan organisasi wartawan di NTB.
Mereka juga menilai pernyataan resmi dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Eko Darmawan sangat diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Terutama terkait alasan rekonstruksi tidak dilaksanakan di lokasi kejadian perkara (TKP), ketidakhadiran dokter forensik yang melakukan autopsi, serta pembatasan akses terhadap sejumlah wartawan yang hendak melakukan peliputan.
Menurut mereka, komunikasi terbuka dari pimpinan institusi sangat penting untuk memastikan publik memperoleh kejelasan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Danlanal diharapkan tidak hanya memberikan jaminan kepada keluarga korban, tetapi juga menjelaskan secara terbuka bagaimana proses penanganan perkara tersebut berjalan.
"Danlanal perlu memberikan penjelasan secara terbuka. Jangan sampai muncul berbagai spekulasi akibat tidak adanya keterangan resmi. Masyarakat ingin melihat keseriusan institusi dalam mengusut perkara ini secara profesional dan transparan," tegasnya.
Organisasi wartawan berharap Pomal tidak hanya memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga memberikan ruang bagi pers untuk menjalankan fungsi jurnalistiknya dengan tetap menghormati aturan dan kepentingan penyidikan.
Siap Kawal Persidangan di Pengadilan Militer
Setelah rekonstruksi, keluarga memperoleh informasi bahwa proses selanjutnya adalah penyelesaian berkas perkara untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Militer.
Keluarga menyatakan siap mengawal seluruh tahapan persidangan, termasuk berangkat ke Bali bersama saudara kandung dan keluarga lainnya.
Bagi keluarga, perkara kematian Dang Siti Zubaidah harus diungkap secara terang. Mereka menginginkan seluruh fakta diuji melalui alat bukti, hasil autopsi, keterangan ahli, serta fakta-fakta yang muncul di persidangan.
Kini, keluarga menunggu penjelasan resmi dari pihak Pomal dan Danlanal mengenai sejumlah hal yang menjadi sorotan, mulai dari jadwal dan lokasi rekonstruksi, ketidakhadiran dokter forensik, hingga pembatasan akses wartawan.
Publik kini menunggu jawaban: mengapa rekonstruksi digelar bukan di TKP, mengapa dokter forensik tidak dihadirkan, dan mengapa wartawan tidak diperkenankan menyaksikan langsung proses tersebut?
Keluarga menegaskan tidak akan berhenti mengawal perkara tersebut sampai seluruh proses hukum berjalan transparan dan keadilan bagi Dang Siti Zubaidah benar-benar ditegakkan.
.jpg )
