 |
| Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026). |
MANDALIKAPOST.com— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengandalkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS) yang saat ini diperkirakan mencapai 70 ribu anak di NTB.
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka yang selama ini belum mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan.
Wagub yang akrab disapa Umi Dinda itu menegaskan, upaya menekan angka anak tidak sekolah tidak cukup hanya melalui pembenahan data dan administrasi. Pemerintah juga harus memastikan kondisi sebenarnya di lapangan agar anak-anak yang belum mengakses pendidikan dapat kembali memperoleh kesempatan belajar.
"Kami ingin memastikan angka anak tidak sekolah ini tidak terus bergerak naik. Bukan hanya dari sisi pencatatan, tetapi kita harus memastikan bahwa angka tersebut benar adanya di tingkat lapangan," tegasnya.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian serius Presiden Prabowo terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk di NTB.
Saat ini, fasilitas Sekolah Rakyat telah tersedia di Kabupaten Lombok Utara dan Sentra Paramita Mataram. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Sumbawa guna memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.
"Ini menandakan bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian penuh pemerintah pusat. Sudah sepantasnya kita menyambut dengan baik program-program yang menjadi skala prioritas Presiden untuk dilaksanakan di NTB," ujarnya.
Umi Dinda juga menekankan pentingnya pendampingan terhadap siswa agar dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik. Terlebih, sebagian anak yang mengikuti program tersebut sebelumnya belum terbiasa menjalani sistem pendidikan berbasis asrama.
Karena itu, peran guru, tenaga pendamping, dan seluruh pihak terkait dinilai sangat penting untuk membangun semangat belajar, meningkatkan kepercayaan diri, serta menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para siswa.
"Kita ingin memastikan anak-anak ini memiliki semangat yang terus terbangun, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, dan merasa betah. Tidak mudah bagi anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa sekolah berasrama, kemudian harus tinggal di asrama. Ini membutuhkan dorongan dan pendampingan yang baik," jelasnya.
Selain melalui Sekolah Rakyat, Pemprov NTB juga mendorong sejumlah langkah pendukung untuk menekan angka ATS. Salah satunya dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota, termasuk melalui kesepakatan kerja sama dalam penanganan anak putus sekolah.
Sementara itu, Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rahman, menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial. Sentra Paramita bertugas menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi berbagai kelompok masyarakat rentan di wilayah NTB dan sejumlah daerah di Jawa Timur.
Saat ini, Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram menampung 100 siswa untuk jenjang SMP. Selain menyediakan fasilitas pendidikan, lembaga tersebut juga memberikan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, hingga pelatihan keterampilan vokasional.
"Kami di Sentra Paramita mendapat amanah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan dengan 100 siswa. Di sini tersedia poliklinik yang terakreditasi paripurna dan beroperasi 24 jam. Jadi, apabila ada kendala kesehatan pada anak-anak, semuanya dapat dilayani," ungkap Arif.
Ia menambahkan, Sentra Paramita juga menyediakan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C sebagai jembatan bagi anak-anak yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun batas usia untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
Program tersebut turut dilengkapi dengan berbagai pelatihan keterampilan, mulai dari menjahit, tata boga, kecantikan, perbengkelan, mebel, pembuatan sabun, hingga cuci mobil.
Berbagai layanan tersebut diharapkan mampu membekali anak-anak dengan keterampilan praktis sehingga memiliki bekal untuk hidup mandiri dan meningkatkan kualitas hidup pada masa mendatang.
Arif berharap kunjungan pemerintah daerah serta dukungan media dapat memperluas informasi mengenai berbagai layanan yang tersedia di Sentra Paramita. Sebab, masih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial, tetapi belum mengetahui akses dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan.
Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga sosial, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi sarana pendidikan, tetapi juga instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan mencegah anak-anak NTB kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
.jpg )
