SJP : Soal Nama Bandara Harus Diselesaikan dengan Pendekatan Psikologis, bukan Administratif

Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama.

MATARAM - Pro dan kontra perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara TGKH M Zainuddin Abdul Madjid dinilai tak akan usai jika pendekatan yang dilakukan hanya pendekatan administratif.

Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama mengatakan, perlu upaya dan pendekatan psikologis untuk mencari jalan tengah dalam polemik nama bandara ini.

"[Masalah nama bandara] ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan administratif atau pendekatan keamanan. Ini harus diselesaikan dengan pendekatan psikologis," kata Suryadi, Senin (27/1) di Mataram.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB bisa memfasilitasi kedua pihak yang pro dan kontra untuk bertemu dan membahas masalah ini "dari hati ke hati".

Pertemuan bisa melibatkan perwakilan para pihak pro dan kontra yang memiliki kaitan langsung secara psikologis dengan perubahan nama bandara.

"Harus dipertemukan, bicara dari hati ke hati, yang pro dan kontra, dan tidak semua masyarakat kan punya kaitan langsung dengan masalah psikologi ini. Masalah ini tidak bisa dengan membahas administrasi saja, seperti SK Menhub yang dinilai kedaluarsa, atau dokumen belum ditandatangani dan semacamnya," katanya.

Suryadi menekankan, aspek administratif dalam perubahan nama Bandara hanya bersifat memperkuat legitimasi semata. Hal ini juga tidak berkonsekwensi hukum jika nama bandara diubah atau tetap sama.

Apalagi, papar dia, kewenangan untuk mengeksekusi perubahan nama Bandara merupaka kewenangan penuh pihak Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandara Lombok.

"[Bandara] ini kan aset negara yang dikelola Angkasa Pura. Hanya saja karena lokasi ketempatannya di Lombok, NTB, maka secara etika usulan nama dari masyarakat NTB bisa jadi pertimbangan juga. Tapi tidak pun tidak masalah. Jadi yang berhak mengeksekusi [perubahan nama] ya pihak Angkasa Pura. Tapi bisa jadi Angkasa Pura juga masih mempertimbangkan karena masih terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat," katanya

Suryadi berharap ada solusi yang sama-sama melegakan atau win-win solution untuk polemik nama bandara Lombok. Hal ini perlu dilakukan agar citra daerah tetap baik di mata nasional.

"Misalnya kita punya tokoh, pahlawan nasional. Alhamdulillah ada pahlawan nasional NTB yang namanya disematkan untuk nama Bandara. Kemudian nanti objek vital lainnya misalnya bisa menggunakan nama tokoh NTB yang lainnya," katanya.

Suryadi berharap eksistensi NTB di kancah nasional bisa terkesan lebih baik. Di saat beberapa daerah lain memacu kemajuannya dengan sinergitas semua pihak, NTB akan malu jika terkesan meributkan masalahnya sendiri.

"Saya rasa kuncinya duduk bersama. Jangan demo dilawan demo, malah kontra produktif nantinya. Sebab kemajuan NTB kan hadiah juga untuk generasi kita selanjutnya, anak cucu kita akan lebih mudah di masa depan," katanya. (*)