 |
| Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadi Wijaya didampingi ketua DPRD Lotim, Muhammad Yusri saat penandatanganan RPJMD. (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur mengambil langkah cepat dan strategis dengan melakukan penyesuaian signifikan terhadap prioritas program pembangunannya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan tujuan untuk menciptakan sinkronisasi kebijakan yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadi Wijaya, menegaskan bahwa penyesuaian ini merupakan sebuah keharusan untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sejalan dengan agenda pembangunan nasional.
“Penyesuaian ini dinilai penting untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah,” ujarnya saat ditemui awak media setelah rapat paripurna pembahasan RPJMD bersama anggota DPRD Lombok Timur, Senin (5/5).
Perubahan paling mencolok terlihat pada perluasan jumlah program prioritas pembangunan. Jika sebelumnya terdapat lima program prioritas, kini jumlahnya bertambah menjadi delapan.
“Perluasan program ini dilakukan agar selaras dengan RPJMN, dan itu memang harus dilakukan,” jelasnya mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengakomodasi prioritas yang ditetapkan di tingkat nasional.
Pada tahun pertama implementasi, Pemda Lombok Timur memberikan fokus yang lebih besar pada sektor ekonomi dibandingkan pembangunan fisik.
Hal ini dipengaruhi oleh alokasi anggaran fisik yang mencapai hampir 23%, yang dinilai telah mencukupi dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang efisien.
“Anggaran yang tersedia dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih banyak diarahkan langsung kepada masyarakat,” imbuh Wabup Bupati.
Memasuki tahun kedua, Pemda Lombok Timur berencana untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pembangunan infrastruktur melalui proses review Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Evaluasi ini akan mempertimbangkan akselerasi program pembangunan, terutama pada sektor-sektor krusial seperti infrastruktur jalan, irigasi, dan ketahanan pangan.
“Kita sedang mengidentifikasi ruas jalan mana yang menjadi prioritas dan menyesuaikannya dengan kebutuhan ketahanan pangan,” terang pejabat daerah tersebut, menggarisbawahi pendekatan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Target waktu penyelesaian seluruh bahan evaluasi dan rencana perubahan APBD ditetapkan paling lambat pada akhir Juni mendatang.
“Hampir semua kabupaten/kota juga melakukan percepatan serupa, karena situasi yang berubah menuntut adaptasi cepat,” lanjutnya, menunjukkan bahwa langkah serupa juga diambil oleh daerah lain sebagai respons terhadap dinamika kebijakan nasional.
Lebih lanjut, pejabat daerah tersebut menegaskan bahwa penyesuaian program ini tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan efisiensi anggaran, melainkan juga oleh adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat yang mengharuskan daerah untuk menyesuaikan diri.
“Efisiensi dan kebijakan pusat menjadi alasan utama kita melakukan perubahan ini,” pungkasnya, memberikan penekanan pada dua faktor kunci yang melatarbelakangi langkah strategis Pemda Lombok Timur ini.
Sejalan dengan langkah eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur juga bergerak aktif dalam memastikan keselarasan pembangunan daerah dengan kebijakan yang lebih tinggi.
Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, mengungkapkan rasa syukurnya setelah mempelajari secara seksama dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lombok Timur yang diajukan dalam rapat paripurna.
“Alhamdulillah, setelah kita pelajari kemarin memang masuk di ruang-ruang RPJMD, RPJPD kita sama RTRW kita ya dan linear juga dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi,” ujarnya kepada awak media usai paripurna.
Lebih lanjut, Ketua DPRD menekankan pentingnya kesesuaian program dengan kemampuan keuangan daerah selama lima tahun ke depan.
“Sehingga kita DPRD memastikan ya supaya visi misi Pak Bupati ini selaras atau linier dengan LPJPD dan RPJMD kita. Insyaallah kita sesuaikan dengan anggaran. Jadi selama ini kita tekankan di samping strategi, tujuan dan sasaran kebijakan yang diambil itu yang kita pertanyakan juga kemampuan keuangannya selama lima tahun sumber-sumbernya harus jelas ya,” tegasnya.
DPRD juga memberikan perhatian khusus pada efisiensi anggaran dan prioritas program. Menurut Ketua DPRD, fokus utama dalam RPJMD kali ini adalah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.
Dengan adanya penyesuaian program pembangunan dari pihak eksekutif dan pengawalan ketat dari pihak legislatif, diharapkan Lombok Timur dapat bergerak lebih sinergis dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.
Sinergi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara keseluruhan.
Proses evaluasi dan perubahan APBD 2025 akan menjadi tahapan krusial untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
.jpg )
