 |
| Hj. Nanik Suryatiningsih. |
MANDALIKAPOST.com – Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Gerindra, Hj. Nanik Suryatiningsih, menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah menerima dana siluman Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB tahun anggaran 2025. Ia dengan tegas membantah kabar yang menyebut namanya ikut kecipratan dana bermasalah tersebut.
Saya tidak pernah terima uang siluman itu. Justru saya yang paling lantang meminta semuanya dibongkar. Jangan sampai ada fitnah yang merugikan nama baik saya,” ujar Hj. Nanik saat dihubungi via WhatsApp.
Desak Kejati NTB Usut Tuntas
Hj. Nanik menegaskan dukungan penuhnya kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk menyelidiki kasus dugaan dana siluman Pokir. Ia meminta seluruh anggota DPRD NTB diperiksa tanpa pandang bulu, agar publik mendapat kejelasan siapa sebenarnya yang menikmati anggaran tersebut.
Kejati harus selidiki semua anggota DPRD NTB. Jangan ada yang kebal hukum. Kalau memang ada yang menerima, buka saja ke publik biar jelas. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi isu tanpa bukti,” tegasnya.
Polemik Dana Siluman
Polemik dana siluman Pokir kembali mencuat setelah Gubernur NTB, Iqbal Dinda, resmi dilantik awal 2025. Isu itu menyebut adanya penggeseran anggaran ratusan miliar rupiah ke pos Pokir tanpa mekanisme transparan. Sejumlah pihak menuding dana tersebut mengalir ke kantong pribadi legislator melalui proyek-proyek titipan.
Namun, hingga kini, siapa penerima pasti dari dana siluman itu masih menjadi tanda tanya. Desakan agar Kejati NTB mengusut tuntas kasus ini terus menguat dari berbagai elemen masyarakat.
Jaga Kepercayaan Publik
Menurut Hj. Nanik, pembongkaran kasus dana siluman Pokir sangat penting untuk menjaga integritas DPRD NTB sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
Kalau tidak dibongkar, citra DPRD NTB makin hancur. Padahal kita dipilih untuk mengabdi, bukan memperkaya diri. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah menerima dana itu. Saya siap diperiksa kapan saja,” katanya.
Sorotan Mengarah ke Kejati NTB
Kini, sorotan publik tertuju kepada Kejati NTB. Apakah berani menelusuri aliran dana, memanggil para legislator, hingga mengungkap siapa saja yang terlibat. Dukungan masyarakat terhadap langkah penegakan hukum semakin menguat, sementara desakan dari dalam parlemen, termasuk dari Hj. Nanik Suryatiningsih, menambah tekanan moral bagi aparat hukum untuk tidak tebang pilih.
REPORTER : ABDUL RAHIM
.jpg )
