 |
| Gubernur NTB Muhammad Iqbal |
MANDALIKAPOST.com- Hari ini puluhan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), akan menjalani retret di Makorem 162 Wira Bhakti selama tiga hari kedepan.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, retret ini bukan untuk memiliterisasi pejabat Pemprov NTB tetapi untuk meningkatkan kesolidan antar Kepala OPD dalam menyukseskan triple agenda seperti kemiskinan, ketahanan pangan dan pariwisata.
"Supaya lebih solid, supaya lebih mudah berkoordinasi antar bidang, kita tidak bisa sendiri menyelesaikan program-program yang ada yang wajahnya kompleks dan multi jadi setiap OPD mengerucut," kata Iqbal, Jumat (28/11/2025).
Mantan Dubes Indonesia untuk Turki mengatakan, tidak mengundang pemateri dari luar melainkan bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, retret wajib diikuti oleh seluruh Kepala OPD.
"Ini wajib diikuti, sampai saat ini belum ada yang mengkonfirmasi tidak bisa ikut, nanti kita akan lihat kalau ada yang berhalangan apa alasannya," kata Nelly, Kamis (27/11/2025).
Kegiatan ini diadopsi dari cara Presiden Prabowo Subianto saat meretret para kepala daerah dan menterinya, dalam rangka menyamakan persepsi untuk pembangunan lima tahun mendatang.
"Karena pengaruh saat kepala daerah bagus, kemarin Sekda dan Kepala Bappeda juga sudah di retreat di Jantinangor, giliran Kepala OPD sebagai pelaksana teknis," kata mantan Penjabat Bupati Kabupaten Dompu ini.
Nelly mengatakan dalam lima tahun kedepan ada banyak program prioritas Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), maka untuk menyukseskan program ini para kepala OPD harus memiliki persepsi yang sama.
Misalnya kata Nelly, terkait dengan program pengembangan pariwisata. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata, tetapi juga menjadi tanggung jawab dinas lain seperti kelautan.
"Pariwisata tidak hanya dipahami oleh ASN Dinas Pariwisata, tapi ASN kelautan harus paham juga, bahwa laut bisa menjadi obyek wisata, kampung nelayan bisa menjadi obyek wisata," kata Nelly.
Selain menyamakan pandangan, kegiatan ini juga dalam rangka menekan penyalahgunaan kewenangan para pejabat daerah agar terhindar dari kasus tindak pidana.
Untuk mencapai tujuan ini, BPSDM mengundang Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP), untuk menyampaikan materi terkait manajemen risiko sehingga seluruh regulasi dipahami oleh pejabat teknis tersebut.
"Itu kenapa manajemen risiko BPKP yang menyampaikan, kemarin juga sudah kami lakukan dialog dengan tema Birokrasi Ditengah Hukum, kemi mengedukasi supaya teman-teman ASN tidak takut," kata Nelly.
Selain BPKP, beberapa materi yang akan disampaikan dalam retreat besok diantaranya kondusifitas wilayah dalam rangka pendukung pembangunan yang disampaikan Kapolda.
Kemudian ideologi pancasila oleh Danrem, pendampingan dan pengawasan pembangunan oleh Kejati serta pengarus utaaman gender oleh Wagub Dinda.
Nelly mengungkapkan retreat ini menelan anggaran Rp260 juta selama tiga hari tersebut.
.jpg )
