 |
| Kadis Dukcapil Lombok Timur, Parihin S.Sos., (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOT.com – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur yang kembali menjabat setelah satu dekade menegaskan fokus utamanya dalam meningkatkan validitas data kependudukan dan menguatkan pelayanan publik di tingkat kecamatan.
Dalam keterangannya, Parihin S.Sis menyoroti pentingnya efisiensi birokrasi, penyederhanaan aplikasi, dan komitmen keras untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli).
Setelah kembali menduduki posisi Kepala Dukcapil, langkah awal yang akan diambil adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada, terutama peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh kecamatan.
Tujuannya adalah memastikan warga tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor kabupaten hanya untuk mengurus dokumen kependudukan sederhana.
“Saya mau lihat, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dulu tetap eksis seperti biasa. Kami memiliki UPT di masing-masing kecamatan. Tentu, kalau memang bisa selesai di kecamatan, tidak perlu lagi warga ke Kabupaten, sehingga masyarakat kita tidak ada lagi yang bolak-balik ,” tegasnya, saat ditemui awak media setelah dilantik bersama 4 pejabat lainnya pada hari Selasa (18/11) tiga hari yang lalu.
Parihin juga menyoroti pentingnya pemberdayaan staf yang telah memiliki pengalaman dari berbagai bidang.
“Kita harus berdayakan. Kita akan pastikan seluruh staf terbaik kita, yang sudah punya pengalaman, ditempatkan untuk melayani masyarakat.”
Salah satu masalah klasik yang menjadi perhatian serius adalah validasi data kependudukan. Banyaknya penduduk yang meninggal dunia namun belum dibersihkan dari server menjadi penyebab data kependudukan terlihat "membengkak."
"Terkadang yang meninggal itu tidak pernah dibersihkan dari server, tidak ada laporannya, ini menyebabkan data yang membengkak. Nah, itulah kadang-kadang yang terjadi. Untuk itu, kami tetap berikan arahan teman-teman UPT untuk memastikan data lebih valid lagi, termasuk koneksi server yang harus beres,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi kebingungan masyarakat akibat terlalu banyak aplikasi layanan. Ia berjanji akan meninjau ulang dan menyederhanakannya.
“Kalau terlalu banyak aplikasi, nanti masyarakat jadi bingung. Kalau bisa kita gabung kita jadikan satukan aplikasinya masyarakat tidak akan bingung lagi, karena tujuan kita adalah pelayanan, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tidak bingung lagi.” kata Parihin.
Menanggapi isu-isu pungutan liar yang sering dikeluhkan masyarakat, Kepala Dukcapil menyatakan komitmennya untuk memastikan seluruh layanan di Dukcapil Lombok Timur adalah gratis. Beliau berjanji akan menindak tegas jika ada praktik pungli di lapangan.
“Saya tegaskan sama teman-teman kita, bahwa tidak boleh ada pungutan. Di kantor saya maupun di UPT Kecamatan, ini memang gratis. Yakin saja, saya tidak akan tolerir bagi Sataf saya untuk melakukan praktik ilegal,” jaminnya, dengan nada tegas
Dalam upaya memperjelas status kependudukan, terutama bagi pasangan yang belum memiliki akta nikah resmi, program Sidang Isbat akan kembali dihidupkan dengan bekerja sama dengan Pengadilan Agama.
“Dulu pernah kita lakukan ada namanya Sidang Isbat. Kita bekerja sama nanti dengan pengadilan dan departemen agama. Kalau memang tidak ada aktenya itu, masyarakat kita yang masih berstatus kawin atau sudah berstatus cerai,” pungkasnya, menegaskan bahwa kejelasan status kependudukan adalah kunci pelayanan.
.jpg )
