Pemda–Kodim 1615 Percepat Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Lombok Timur

Bupati Lombok Timur, H. Hael Warisin saat memberikan smabutan dalam acara pmbangunan Gerai Koperasi Merah Putih, (Foto: Istimewa/MP).

 MANDALIKAPOST.com  – Pemerintah Daerah Lombok Timur bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 1615 Lombok Timur mendorong percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Lombok Timur. Upaya tersebut ditegaskan dalam pertemuan bersama seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Markas Kodim 1615 pada Selasa (25/11), yang turut dihadiri Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.

 

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk menyukseskan program strategis tersebut. Ia mendorong desa memanfaatkan aset-aset milik desa, termasuk tanah pecatu, sebagai bagian dari percepatan pembangunan.

“Kita harus menyambut program ini dengan semangat gotong royong. Meski ada potongan anggaran dari pusat, kita harus tetap kreatif dan inovatif. Jadilah kepala desa yang mampu membangun komunikasi dengan kementerian,” ujarnya.

 

Bupati juga memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan mempersulit penyediaan lahan untuk pembangunan gerai. Menurutnya, lahan milik Pemda bisa digunakan melalui skema pinjam pakai, dan bila koperasi berkembang secara signifikan, tidak menutup kemungkinan lahan tersebut akan dihibahkan.

“Desa yang belum siap lahan dipersilakan mengajukan proposal usulan. Yang penting, koperasi ini harus dibangun dengan konsep usaha berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

 

Sementara itu, Dandim 1615 Lombok Timur, Letkol Inf. Eky Anderson, selaku penanggung jawab program, menekankan pentingnya percepatan pembangunan fisik Gerai Koperasi Merah Putih sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa hingga kini proses masih berada pada tahap legalisasi lahan.

“Inpres Nomor 17 Tahun 2025 ini bertujuan memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional. Karena itu pembangunan harus segera dimulai, sesuai tuntutan Presiden kepada jajaran Kodim,” jelasnya.

Dandim juga menegaskan bahwa setiap gerai harus dibangun mengikuti standar desain nasional yang telah ditetapkan, termasuk keberadaan fasilitas gudang, apotek, serta ruang praktik dokter.

“Saat ini baru ada 11 titik yang memenuhi ketentuan. Sebagian besar usulan lainnya masih terkendala dan belum sesuai persyaratan,” tambahnya.

 

Ia turut mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang memfasilitasi pertemuan tersebut sehingga memungkinkan diskusi lebih terbuka untuk menemukan solusi atas hambatan yang ada. Dandim meminta desa segera menyiapkan data lahan yang siap digunakan melalui skema pinjam pakai agar proses percepatan dapat berjalan.

“Kami berharap desa segera menyiapkan data lahan berpotensi agar pembangunan bisa dimulai sesegera mungkin,” ujarnya.

 

Pertemuan tersebut berfokus pada pengumpulan data dan identifikasi lokasi yang diusulkan sebagai titik pembangunan gerai. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi meliputi luas lahan minimal 10 are, kesesuaian desain bangunan, serta ketersediaan akses memadai untuk kendaraan roda empat.

Acara ini turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi Lombok Timur, Kepala Dinas PMD, Kepala Badan Kebangpoldagri, serta Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa.