![]() |
| Aksi: Warga Desa Waringin saat demonstrasi didepan Kantor Desa, (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Gelombang protes mendatangi Kantor Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Senin (23/12/). Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Desa Waringin menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, menuntut pembersihan praktik nepotisme dan transparansi tata kelola anggaran yang dinilai karut-marut.
Aksi ini dipicu oleh polemik pengisian jabatan Kepala Urusan (Kaur) desa yang diduga kuat diisi oleh anak kandung Kepala Desa Waringin sendiri. Tak hanya soal hubungan darah, massa menuding oknum tersebut tidak profesional karena memiliki profesi rangkap di luar pemerintahan desa.
Koordinator Umum Aksi, Khairil Qadri, dalam orasinya menegaskan bahwa kondisi pemerintahan desa saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Ia merujuk pada rentetan kasus hukum yang sebelumnya menjerat empat anggota Badan Keuangan Desa (BKD) hingga berujung ke jeruji besi.
"Kejanggalan banyak, bukan sedikit! Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Desa sebagai badan publik wajib transparan dan menyediakan informasi kepada masyarakat," teriak Khairil di hadapan massa aksi.
Massa mendesak agar oknum Kaur yang bermasalah tersebut segera menanggalkan jabatannya. Aliansi Pemuda menilai, jika praktik ini dibiarkan, maka penyalahgunaan wewenang akan terus berulang di Desa Waringin.
Khairil Qadri mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti-bukti kuat mengenai ketidakberesan administrasi dan anggaran selama lima tahun terakhir. Ia memastikan langkah ini tidak akan berhenti di halaman kantor desa saja.
"Berkas sudah lengkap dari tahun 2020-2025. Ini akan kami bawa ke Kejaksaan Negeri Lombok Timur nantinya, agar Pemdes Waringin segera diperiksa!" tegas Khairil dengan nada tinggi.
Selain menuntut pengunduran diri oknum Kaur, pemuda juga mendesak Kepala Desa Waringin untuk bertanggung jawab penuh atas kinerja aparaturnya.
Mereka mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran ke Komisi Informasi maupun aparat penegak hukum.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan ini berjalan tertib, meski tensi orasi sempat memanas. Massa mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutan mereka untuk bersih-bersih perangkat desa tidak segera dieksekusi oleh pemerintah desa.

