 |
| Rapat: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin didampingi Sekda bersama Kepala Bappeda dan wakil Ketua DPRD Lombok Timur memaparkan RKPD Tahun 20257 di hadapan para peserta rapat, (Foto: Rosyidin/MP). |
Agenda strategis ini dilaksanakan di Rupatama I Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (11/2), sebagai langkah krusial dalam mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah di tahun ketiga periode RPJMD 2025-2029.
Pertemuan tersebut menghadirkan berbagai elemen penting, mulai dari pimpinan DPRD Lombok Timur, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga kalangan akademisi untuk memberikan masukan terhadap draf perencanaan pembangunan.
Kepala Bappeda Lombok Timur, H.M. Zaidarrahman, menegaskan bahwa konsultasi publik ini merupakan fase vital untuk menjamin kualitas perencanaan yang sinkron, baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
"Semua pihak dihadirkan dengan harapan memberikan warna dan masukan terkait arah kebijakan pembangunan 2027. RKPD ini adalah turunan dari amanat RPJPD dan RPJMD 2025-2029. Tahun 2027 merupakan tahun ketiga, dan ini adalah fase penting untuk mencapai target Lombok Timur SMART," ujar Zaidarrahman.
Ia menambahkan bahwa hasil dari konsultasi ini akan menjadi bahan utama dalam Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten yang akan datang.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, memaparkan capaian indikator makro daerah yang menunjukkan tren positif. Salah satu yang paling menonjol adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 yang mencapai 72,35 persen, naik 0,87 poin dari tahun sebelumnya.
Bupati menyoroti Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Lombok Timur yang kini menyentuh 72,29 tahun. Angka ini merupakan lompatan besar jika dibandingkan kondisi satu dekade lalu.
"Saat saya jadi Wakil Bupati tahun 2014 lalu, saya melihat di Jerman ada sopir berusia 90 tahun yang masih segar. Sementara di Indonesia saat itu harapan hidup hanya 56 tahun, dan Lombok Timur di angka 60. Sekarang, angka harapan hidup kita sudah 72,29 tahun. Artinya ada peningkatan luar biasa," ungkap Bupati Haerul Warisin.
Meski IPM Lombok Timur saat ini berada di peringkat ketujuh dalam lingkup Provinsi NTB, Bupati optimistis daerahnya bisa terus naik kelas.
"Kita bersyukur, tapi tetap kita berupaya supaya bisa naik ke posisi enam, bahkan lima dan seterusnya," tegasnya.
Data menunjukkan persentase penduduk miskin di Lombok Timur pada 2025 turun menjadi 13,53 persen, dari angka 14,51 persen di tahun sebelumnya. Penurunan ini juga diikuti dengan membaiknya indeks kedalaman kemiskinan dari 2,66 menjadi 2,46 serta indeks keparahan kemiskinan dari 0,77 menjadi 0,61.
Menariknya, penurunan angka kemiskinan ini terjadi di tengah kenaikan Garis Kemiskinan (GK) yang kini berada pada angka Rp602.564 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan standar kelayakan hidup masyarakat yang dievaluasi juga semakin tinggi.
Di sisi ekonomi makro, Pemkab Lombok Timur tetap waspada terhadap laju inflasi tahun 2025 yang berada di angka 3,21 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata NTB yang sebesar 3,01 persen. Hal ini dipicu oleh tekanan kenaikan harga yang lebih kuat dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, untuk sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perbaikan. Setelah sempat merangkak naik ke 2,85 persen pada 2024, angka pengangguran berhasil ditekan kembali ke posisi 2,82 persen pada tahun 2025.
Konsultasi publik ini diharapkan mampu memetakan solusi atas tantangan ekonomi tersebut agar target pembangunan Lombok Timur SMART dapat terealisasi secara inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2027 mendatang.
.jpg )
